Senin, 12 Pebruari 2018
Melihat Tragedi Tanjakan Emen dari Sisi Hukum
Pada umumnya, kecelakaan disebabkan faktor manusia, prasarana, sarana dan lingkungan.
M. Agus Yozami
     0 
Melihat Tragedi Tanjakan Emen dari Sisi Hukum
Kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 27 orang terjadi di kawasan Tanjakan Emen Jalan Raya Bandung-Subang Jawa Barat, Sabtu (10/2) sore. Foto: twitter.com

Kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 27 orang terjadi di kawasan Tanjakan Emen Jalan Raya Bandung-Subang Jawa Barat pada Sabtu (10/2) sore. Bus pariwisata yang membawa 50 orang penumpang tersebut merupakan rombongan wisatawan dari Tangerang Selatan. Bus terguling dan sempat menabrak sepeda motor pada kecelakaan yang menyebabkan 27 orang tewas dan 18 orang luka-luka.

 

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto menuturkan polisi telah menetapkan sopir bus pariwisata berinisial Am, menjadi tersangka kecelakaan tersebut. Menurutnya, sopir bus menyadari bahwa kendaraan yang dibawanya tidak laik jalan. Hingga kini, kondisi supir bus nahas itu masih dalam penanganan medis di RSUD Ciereng, Subang.

 

"Kalau kondisi jalannya rata, itu oke karena tidak ada beban tapi kalau turunan itu nahan tiga kali beban berat. Di situ tidak kuat menahan berat beban yang ada," kata Agung seperti dikutip Antara, Minggu (11/2).

 

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setidjawarno, tak menampik adanya praktik kecurangan saat pelaksanaan uji kir kendaraan yang meloloskan kendaraan umum tidak layak untuk bisa digunakan sebagai angkutan publik. Dia menerangkan, pada umumnya kecelakaan disebabkan faktor manusia, prasarana, sarana dan lingkungan. Penyebab setiap kecelakaan dikarenakan beragam hal. Oleh karenanya, perlu investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

 

"Antisipasi dari masyarakat juga harus ada. Jangan hanya tertarik dengan tawaran sewa bus pariwisata yang murah, tapi keselamatan terabaikan. Mintalah fotocopy STNK, uji kir, SIM pengemudi dan ijin usaha transportasinya. Manajemen perusahaan juga wajib memberinya," jelas Djoko.

 

Sekadar catatan, tragedi Tanjakan Emen bisa dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas berat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Berikut pasal yang menjelaskan mengenai jenis-jenis kecelakaan:

 

Pasal 229:

 

  1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
    1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
    2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
    3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
  2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
  3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
  4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
  5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

 

Seperti dirangkum dari klinik hukum hukumonline, pihak yang bertanggungjawab atas sebuah kecelakaan bisa diihat dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ, yang mengatakan bahwa pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umumbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

 

Selain itu,Pasal 235 ayat (2) UU LLAJ mengatakan bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan. (Baca Juga: Alami Kecelakaan Lalu Lintas? Begini Cara Klaim Santunannya)

 

Sedangkan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap biaya medis korban, dapat dilihat pada Pasal 191 UU LLAJ, yang mengatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

 

Mengenai rem yang blong saat melewati jalanan curam, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, mobil bus merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor yang wajib dilakukan pengujian sebelum dioperasikan di jalan.

 

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) PP Kendaraan, kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian itu meliputi: a. Uji Tipe. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi (Pasal 1 angka 10 PP Kendaraan).

 

b. Uji Berkala. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan (Pasal 1 angka 11 PP Kendaraan).

 

Menurut Pasal 123 ayat (1) PP Kendaraan, uji tipe kendaraan bermotor terdiri atas: a.  pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor. (Baca Juga: UU LLAJ Cenderung Salahkan Pengemudi, MTI: Harus Direvisi)

 

Pemeriksaan kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem berdasarkan Pasal 124 ayat (2) huruf h PP Kendaraandikategorikan sebagai pengujian fisik. Jika tidak dilakukan pengujian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 121 ayat (1) PP Kendaraan, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda administratif (Pasal 175 PP Kendaraan).

 

Tempat Istirahat Pengemudi

Untuk meminimalisir jumlah kecelakaan, Djoko Setidjawarno menyarankan agar disediakan tempat istirahat untuk pengemudi angkutan wisata guna meminimalkan terjadinya kecelakaan karena efek kelelahan pengemudi. "Terulangnya kecelakaan bus pariwisata sangat sering terjadi, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain sopir bus pariwisata sering alami perlakuan yang kurang menyehatkan fisiknya," kata Djoko.

 

Dia berpendapat, seharusnya tempat wisata atau tempat menginap wisatawan juga menyediakan ruang khusus untuk pengemudi bus wisata. Hal tersebut sebenarnya sudah pernah direkomendasikan KNKT yang ditujukan ke Kementerian Pariwisata dalam hal membuat standar pelayanan minimal untuk kawasan wisata dan asosiasi perhotelan.

 

"Supaya kondisi fisik pengemudi bisa pulih dan tidak mudah ngantuk ketika mengemudi karena tidak mendapat waktu istirahat yang cukup, tidur di tempat yang kurang layak, seperti di ruang bagasi bus, dalam bus atau di lapangan terbuka," kata Djoko.

 

Lebih jauh, Djoko mengingatkan bahwa selain kelalaian pengemudi, kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan fisik pengemudi juga kerap terjadi. Pemeritah melalui Kementerian Perhubungan telah mengingatkan mengenai waktu kerja pengemudi atau supir kendaraan, seperti telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini juga mencantumkan sanksi bagi perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan waktu kerja.

 

Pasal 90

  1. Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
  3. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
  4. Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

 

Pasal 92

  1. Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberian denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.

(ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.