Jumat, 20 April 2018
Sejumlah Alasan Tolak Pilkada Melalui DPRD
Kalau ada pihak yang memaksakan pilkada melalui ke DPRD dianggap inkonstitusional karena sesuai konstitusi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU.
Aida Mardatillah
0
Sejumlah Alasan Tolak Pilkada Melalui DPRD
Diskusi menyikapi wacana Pilkada melalui DPRD yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) di Jakarta, Kamis (19/4). Foto: AID

Wacana sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo ditentang oleh penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi. Sebab, pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh masyarakat yang dilakukan sejak tahun 2004 sudah cukup baik dan efektif.   

 

“Pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2004 sudah semakin baik. Jadi tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam acara diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

 

Arief menilai pilkada langsung justru mengurangi biaya politik penyelenggaraan pilkada melalui UU Pilkada yang baru. Salah satunya, pembuatan alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho dan poster kini dibebankan pada penyelenggara pilkada, bukan peserta pilkada. Selain itu, ada batasan penerimaan sumbangan dana kampanye bagi peserta pilkada. Hal itu tercantum dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

 

"Kalau lihat regulasinya, semua berupaya membuat penyelenggaraan pemilu/pilkada ini menjadi lebih baik, murah, efektif, dan efisien dan semakin transparan," kata dia. Baca Juga: Menimbang Urgensi Pilkada Melalui Sistem Perwakilan

 

KPU telah berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakan pilkada dan pemilu yang kredibel, transparan, dan akuntanbel. Semua tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat dipantau secara langsung oleh publik termasuk perencanaan penggunaan anggaran KPU melalui laman resmi KPU.

 

“Publik juga bisa mengawasi hasil resmi penghitungan suara oleh KPU yang dipublikasikan di laman resmi. Bukan hanya angka-angka di TPS dan semua hasil rekapitulasi yang dipublikasi, tetapi juga berita acara yang ditandatangani di TPS," ujar Arief.

 

Mengenai tudingan pilkada langsung rawan konflik di masyarakat, Arief tak menampik karena masih terjadi konflik di beberapa daerah. Namun, dia menjelaskan jumlah konflik saat ini semakin berkurang, hanya terjadi di daerah yang memang tingkat kerawanannya tinggi. "Jadi konflik bukan satu-satunya alasan yang cukup untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD," tegasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan kalangan yang setuju wacana pilkada melalui DPRD berarti tidak bisa move on. Padahal, sudah jelas sampai sekarang rakyat masih menghendaki pemilihan secara langsung.

 

"Isu yang dilontarkan sama. DPRD representasi rakyat, jadi mereka punya legitimasi untuk milih. Kalau kata anak zaman sekarang, mereka (yang setuju) masih belum bisa move on,” ujarnya.

 

Bayu menilai argumen yang dipakai kalangan yang setuju mengembalikan pilkada melalui DPRD tidak dapat dibenarkan. Misalnya, alasan pilkada secara langsung menghasilkan pejabat korup. Menurutnya, pilkada melalui DPRD juga tidak dapat menjamin kepala daerah bersih dari korupsi. Buktinya, ketika pilkada masih dipilih oleh DPRD pada rentang waktu 1999-2004 masih ada kepala daerah yang terlibat korupsi.  

 

"Coba lihat ke belakang, tahun 1999-2004 saat pilkada masih dipilih DPRD tidak menjamin kepala daerah bersih. Dulu juga cukup signifikan, seperti Bupati Kendal dalam kasus korupsi APBD tahun 2003-2004. Jadi alasan ini tidak bisa dipakai ulang," kata Bayu.

 

Senada, Ketua Bawaslu Abhan menganalogikan persoalan yang muncul dalam pilkada langsung sebagai rumah yang ditinggali tikus-tikus. Jadi, kata dia, logika yang dibangun, seharusnya membasmi tikus-tikus yang tinggal dalam rumah itu, bukan justru menghancurkan rumahnya.

 

"Kalau rumahnya banyak tikus. Ya, tikus-tikus itu yang harus kita basmi, bukan rumah demokrasi pilkada langsung yang harus dihancurin," kata Abhan mengibaratkan.

 

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai pilkada jika dibaca teks sesuai UUD Tahun 1945, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU. "Ini perlu digarisbawahi. ‎Kalau disebut kedaulatan rakyat mengapa muncul pemilihan kepala daerah melalui DPRD?‎ Kalau ada yang memaksakan balik ke DPRD pastilah inkonstitusional," sebutnya.

 

Dia menganggap upaya membalikkan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan di DPRD tidak selaras dengan gagasan konstitusi. Ini ‎membuktikan parpol tidak sanggup menyiapkan kader-kadernya maju dalam pemilihan kepala daerah.

 

"Lantas buat apa kader partai membentangkan karpet merah untuk kader lain nonpartai? Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan juga membuat jarak antara kepala daerah dengan konstituennya (masyarakatnya). Dan mereka (DPRD) lebih senang mendekat ke ketua umum parpol,” katanya.

 

“Ini lucu kalau harus dikembalikan ke perwakilan DPRD, jangan sampai tercium kalau hanya untuk menguntungkan beberapa pihak saja."

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.