Minggu, 13 May 2018
Usaha Mikro Kecil Diizinkan Beroperasi di Rumah, Begini Isi Aturannya
Usaha Mikro dan Menengah mendapat legalitas untuk beroperasi di rumah. Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usahanya.
Mochamad Januar Rizki
0
Usaha Mikro Kecil Diizinkan Beroperasi di Rumah, Begini Isi Aturannya

Pemerintah Daerah DKI Jakarta baru saja mengeluarkan aturan tentang perizinan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perizinan UMK. Terbitnya regulasi tersebut menjadi legalitas bagi pelaku UMK dapat mengoperasikan kegiatan usahanya di rumah.

 

Tujuan disusunnya aturan tersebut menjawab permasalahan UMK yang sulit mendapatkan izin usaha. Dengan mengantongi izin, UMK dapat melakukan kegiatan usahanya di beberapa lokasi termasuk rumah. “Aturan ini memberi izin bagi UMK untuk melakukan kegiatan usahanya di rumah namun dengan persyaratan tertentu seperti luas lokasi usaha, jumlah tenaga kerja hingga kewajiban untuk tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi usaha,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta, Edy Junaedi kepada Hukumonline di Gedung Wisma Barito Pacific, Jakarta, Jumat (11/5).

 

Bila menelisik dari regulasi, Pemda DKI Jakarta membatasi aturan tersebut hanya berlaku bagi UMK yang berbentuk badan usaha atau non badan usaha (perorangan) berlokasi di daerah dan merupakan UMK binaan Perangkat Daerah sesuai bidangnya. Selain itu, klasifikasi UMK dalam aturan tersebut memiliki lokasi usaha yang menetap dengan tempat kegiatan berbentuk bangunan permanen/ semi permanen yang luasnya maksimal  100 meter per segi.  Sedangkan bagi UMK berlokasi usaha keliling hanya melaksanakan aktivitas usahanya pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu, aturan tersebut juga berlaku pada UMK sebagai Kegiatan Aksesoris penunjang kegiatan utama rumah paling luas 30 meter persegi atau 20 persen dari luas kavling.

 

Sementara itu, aturan tersebut juga dikecualikan bagi UMK yang merupakan Cabang Unit Usaha atau Cabang Perusahaan atau Afiliasi berskala menengah atau besar. Pengecualian juga diterapkan pada UMK  yang terdapat satu atau beberapa bagian saham permodalannya dimiliki pelaku usaha berskala menengah dan besar. Pergub ini juga tidak berlaku bagi UMK yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

 

Berdasarkan kriteria modalnya, Pergub tersebut membatasi hanya bagi UMK yang memiliki modal usaha maksimal di luar tanah dan bangunan Rp 500 juta dengan omzet maksimal Rp 2,5 miliar. UMK yang diatur dalam Pergub tersebut hanya untuk jumlah tenaga kerja maksimal 19 orang.

 

Baca:

 

Dalam aturan tersebut juga memberi persyaratan agar UMK mendapatkan izin dengan memberikan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi NPWP, pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.

 

Kemudian, pelaku usaha UMK juga memberikan surat permohonan dengan melampirkan pernyataan tentang kebenaran dan keabsahan dokumen serta ditandatangani di atas meterai, berikut formulir isian permohonan. Lalu, pelaku usaha UMK juga memberikan surat penyataan kesanggupan menaati peraturan perundangundangan dan kesediaan untuk memindahkan tempat usaha apabila sudah melakukan perluasan usaha melebihi ketentuan.

 

Selain itu, pelaku usaha juga memberikan foto tempat PUMK dalam melakukan kegiatan usahanya, fotokopi surat kepemilikan tanah/bangunan jika tempat usaha milik sendiri atau perjanjian sewa bermeterai  dan surat rekomendasi dari Lurah sesuai lokasi UMK melakukan kegiatan usaha dikecualikan pada UMK Binaan Perangkat Daerah.

 

Pelaku UMK diharsukan mendaftarkan izin kepada UP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan.  UP PTSP Kelurahan berwenang memberikan Izin UMK. UP PTSP Kelurahan memberikan IUMK setelah PUMK mendapatkan rekomendasi dari Lurah.  

 

Izin UMK diberikan paling lambat satu hari kerja sejak permohonan dilengkapi dengan pemberian rekomendasi dani Lurah. UP PTSP Kelurahan dapat memberikan surat pengembalian jika permohonan IUMK belum atau tidak memenuhi persyaratan. Pemberian rekomendasi dan IUMK tidak dikenakan biaya retribusi.

 

Pergub tersebut juga menerapkan sanksi bagi pelaku UMK yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan ketentuan dari sisi perubahan perubahan pada modal usaha dan/atau perubahan omzet dan/atau perubahan jumlah tenaga kerja UMK namun tidak melakukan penyesuaian lokasi usaha. Kemudian, sanksi juga diberikan bagi pelaku UMK yang melakukan perubahan pada seluruh atau sebagian besar fungsi utama rumah sebagai tempat UMK yang melebihi batas yang ditentukan sebagai Kegiatan Aksesoris penunjang kegiatan utama rumah paling luas 30 per segi atau 20 persen dari  luas kavling.

 

Sanksi awal bagi pelaku UMK yang melanggar ketentuan akan mendapatkan surat peringatan paling banyak tiga kali oleh Lurah pemberi rekomendasi. Nantinya, pelaku UMK harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu enam bulan sejak dikeluarkan Keputusan Pembekuan. Pembekuan izin tersebut harus disikapi dengan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu enam bulan sejak dikeluarkan Keputusan Pembekuan.

 

Apabila, pelaku UMK melakukan pelanggaran berat dalam kegiatan usahanya maka dapat digugat dengan tindakan pidana dibuktikan dengan adanya laporan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pelaku UMK yang melakukan pelanggaran berat tersebut dapat dituntut di muka penyidik dalam hal pidana atau perdata terkait perbuatan pidana.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.