Kamis, 31 Mei 2018
Kolom Hukum J. Satrio
Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid II)
Artikel ini kelanjutan dari artikel sebelumnya yang sedang mempertanyakan apa yang bisa kita simpulkan dari kata-kata “sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku” dalam Pasal 66 UU Perkawinan.
RED
0
Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid II)
J. Satrio

Dari ketentuan di atas bisa kita simpulkan, bahwa ketentuan dalam KUHPerdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, masih berlaku sejauh belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

 

Ini penting untuk diperhatikan. Dengan itu UU Perkawinan sendiri mengakui, bahwa dengan berlakunya UU Perkawinan masih bisa ada ketentuan lama, yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang masih berlaku. 

 

Dalam kaitannya dengan pembicaraan kita, yang penting adalah, apakah dalam kata-kata “yang berhubungan dengan perkawinan” termasuk “akibat” dari perkawinan terhadap harta yang terbentuk dalam keluarga, sehingga ketentuan tentang harta perkawinan termasuk di dalamny ? Dengan perkataan lain masih bisa ada ketentuan hukum harta perkawinan lama tetap berlaku sebelum diatur dalam UU Perkawinan?

 

Mestinya begitu. Kalau UU Perkawinan, sekalipun judulnya adalah “Tentang Perkawinan”, ternyata mengatur juga harta benda dalam perkawinan, yang tidak lain adalah objek dari hukum harta perkawinan, maka mestinya kita boleh menafsirkan kata-kata “yang berhubungan dengan perkawinan” meliputi akibat dari perkawinan atas harta yang terbentuk dalam perkawinan, sekalipun anak kalimat berikutnya hanya berbicara tentang “yang mengatur tetang perkawinan” saja.

 

Kesimpulan kita: dengan di undangkannya UU Perkawinan, masih bisa ada ketentuan hukum harta perkawinan lama yang tetap berlaku, sepanjang belum diatur dalam UU Perkawinan.

 

Selanjutnya kita baca pasal berikutnya. Untuk jelasnya kita kutip Pasal 67 UU Perkawinan:

  1. “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

 

Dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkawinan di atas jelas dikatakan, bahwa “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya” dan hal itu adalah sesuai dengan Pasal 1 Algemene Bepaling van Wetgeving (disingkat AB), yang pada intinya mau mengatakan, bahwa ketentuan perundang-undangan mempunyai daya mengikat melalui pengumumannya dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan tersebut adalah senada dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatakan:

“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal di undangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

 

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, pada asasnya undang-undang mulai berlaku sejak diundangkan, tetapi dimungkinkan untuk undang-undang menentukan lain, yang berarti, bahwa undang-undang yang bersangkutan boleh menentukan, bahwa sekalipun ketentuan (undang-undang) tersebut sudah diundangkan, tetapi menyatakan bahwa undang-undang tersebut -atau sebagian daripadanya- belum berlaku dengan perkataan lain belum bisa dijalankan/dilaksanakan.

 

Catatan: di atas kita ada menyebut tentang Pasal 1 AB, karena pada tahun 1974, ketika UU Perkawinan diundangkan, belum ada UU No. 12 Tahun 2011.

 

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Perkawinan berbicara sangat umum -perhatikan kata kata “Undang-undang ini”- sehingga bisa ditafsirkan, bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkawinan berlaku untuk semua ketentuan dalam UU Perkawinan, dengan konsekuensinya semua ketentuan dalam UU Perkawinan perlu peraturan pelaksanaan.

 

Adapun yang dimaksud dengan istilah “diundangkan” adalah ditempatkan dalam:

  1. Lembaran Negara RI;
  2. Tambahan Lembaran Negara RI;
  3. Berita Negara RI;
  4. Tambahan Berita Negara RI;
  5. Lembaran Daerah;
  6. Tambahan Lembaran Daerah; atau
  7. Berita Daerah[1] 

 

Kesimpulan: Pasal 67 ayat (1) UU Perkawinan mengajarkan kepada kita, bahwa sekalipun UU Perkawinan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 (baca catatan di bawah UU Perkawinan), tetapi untuk bisa dilaksanakan secara efektif, perlu ada peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

 

Kata “efektif” dalam rangkaian kata-kata “yang pelaksanaannya secara efektif” mestinya mau mengatakan: “agar bisa diterapkan dalam praktik”, sehingga kalimat “pelaksanaannya secara efektif” mau mengatakan “pelaksanaannya dalam praktik”.

 

Namun selanjutnya perlu disimak ayat (2) dari Pasal 67 UU Perkawinan tersebut di atas, yang mengatakan, bahwa: Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Kata-kata “Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan”, mengajarkan kepada kita, bahwa segi-segi tertentu dalam ketentuan-ketentuan UU Perkawinan memerlukan peraturan pelaksanaan.

 

Setelah uraian diatas, menjadi pertanyaan: apa manfaat pembahasan tentang hukum harta perkawinan yang sekarang berlaku?

 

J. Satrio

 

[1] baca Ps. 81 U.U. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.