Jumat, 10 August 2018
Wacana Komisi Legislasi Dinilai Belum Perlu, Begini Alasannya
Sebab, pangkal permasalahan lemahnya kinerja legislasi DPR terletak pada komitmen anggota dewan itu sendiri, bukan pada struktur kelembagaannya.
Rofiq Hidayat
0
Wacana Komisi Legislasi Dinilai Belum Perlu, Begini Alasannya
Rapat Paripurna DPR. Foto: RES

“Jauh panggang dari api”. Pepatah itu kerap disematkan pada kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas setiap tahunnnya seringkali hasilnya jauh dari harapan.

 

Misalnya, Prolegnas Prioritas Tahun 2018 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU, hanya 4 RUU yang mampu diselesaikan hingga disahkan menjadi UU. Karenanya, belakangan muncul wacana pembentukan Komisi Legilasi yang khusus membahas RUU dan merampingkan jumlah komisi yang berjumlah 11 menjadi 3 komisi sesuai fungsi DPR yakni anggaran, pengawasan, dan legislasi.       

 

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menilai usulan perlunya Komisi Legislasi dengan merampingkan jumlah komisi di DPR belum perlu. Sebab, setiap anggota DPR sebagai representasi rakyat secara otomatis melekat mandat atau fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran.

 

Hal ini sesuai bunyi Pasal 4 ayat (2) Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, “Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Menurutnya, fungsi-fungsi DPR yang melekat pada anggota dewan berada di komisi-komisi sesuai bidang masing-masing. “Nah ketiga fungsi DPR melekat pada anggota dewan itu berada di komisi. Fungsi utama di DPR ada di komisi,” kata Ahmad Hanafi kepada Hukumonline di Jakarta, Jumat (10/8/2018). Baca  Juga: Hanya Hasilkan 4 RUU, Kinerja Legislasi DPR Disebut ‘Kemalasan Terlembaga’  

 

Sedangkan alat kelengkapan dewan lain, seperti Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg) bekerja untuk intenal DPR. Atas dasar itu, Hanafi tak sependapat dengan wacana perampingan jumlah komisi yang ada menjadi tiga. Sebab, selain bakal menuai penolakan dari berbagai fraksi partai, hal ini harus diatur dalam bentuk UU.

 

Meski begitu, saran dia, agar fungsi legislasi DPR lebih efektif dapat disiasati dengan mempersempit ruang lingkup bidang komisi. Misalnya, Komisi I yang membidangi pertahanan, komunikasi dan informasi, luar negeri dapat dipersempit menjadi dua bidang. Diharapkan, dengan hanya dua bidang di setiap komisi dapat berdampak positif terhadap kinerja legislasi.   

 

Misalnya, intensi anggota dewan dalam membahas sebuah RUU semakin bertambah karena memiliki cukup waktu. Selain itu, semakin dapat meningkatkan fokus anggota dewan ketika membahas RUU tertentu. Tingkat keahlian dan penguasaan dalam membahas sebuah RUU makin bertambah.

 

Menurutnya, rendahnya produktivitas kinerja DPR di bidang legislasi lebih pada persoalan komitmen anggota dewan, bukan pada persoalan struktur kelembagaan di DPR. Belum lagi, persoalan penyelesaian RUU memang tak hanya menjadi tanggung jawab DPR, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, kedua lembaga ini yang berwenang menyusun, membahas bersama, hingga mengesahkan sebuah RUU menjadi UU.    

 

“Pangkal permasalahannya terletak pada komitmen anggota dewan itu sendiri, bukan kelembagaannya,” ujarnya.

 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius mengatakan gagasan merampingkan jumlah komisi di DPR sempat mengemuka. Namun sayangnya, sepertinya DPRmenolak mengakomodir gagasan tersebut. “Saya menduga ada hubungannya dengan anggaran,” ungkapnya.

 

“Namun, komitmen sesungguhnya yang lebih menggerogoti kinerja DPR ketimbang persoalan tata kelola pembagian kerja di parlemen.”

 

Tumpah tindih

Hanafi melanjutkan gagasan pembentukan satu komisi khusus yang membidangi legislasi praktiknya bakal tumpah tindih kewenangan dengan tugas Baleg DPR, sehingga praktiknya menjadi tidak tepat ketika ada komisi khusus legislasi. Terlebih, Baleg dapat mengambil alih pembahasan sebuah RUU sesuai kesepakatan rapat paripurna.

 

“Apalagi, anggota Baleg lebih besar daripada anggota komisi-komisi. Karena membahas seluruh RUU itu dibahas terlebih dahulu di Baleg,” lanjut Hanafi.

 

Bila alasannya anggota komisi khusus ini merangkap anggota Baleg pun menjadi tidak relevan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6) Peraturan DPR No. 1/2014  tentang Tatib DPR. Ayat (5) menyebutkan, “Setiap Anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Sedangkan ayat (6) menyebutkan, “Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.”

 

“Jadi sama saja kalau ada komisi khusus pun dia pun anggota komisi lain,” ujarnya.

 

Sebelumnya, mantan Ketua MK Prof Jimly Asshiddiqie menilai banyaknya komisi sebagai alat kelengkapan DPR tak mampu mendongkrak kinerja DPR di bidang legislasi. Karenanya, evaluasi terhadap alat kelengkapan DPR yang ada memang perlu dilakukan. Misalnya, dengan cara merampingkan jumlah 11 komisi yang ada menjadi 3 sesuai fungsi DPR yakni komisi yang membidangi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

 

Menurutnya, bila selama ini komisi didasarkan bidang-bidang seperti ekonomi, politik, hukum, dan lain dapat dibuat banyak sub ordinat ke bawah dari tiga komisi itu sebagai bagian pembagian sesuai jatah kursi. Diharapkan, urusan bidang legislasi tidak mengganggu fungsi anggaran dan pengawasan. “Jadi yang menangani legislasi adalah orang-orang yang sama dan bersifat tetap. Jadi tiga komisi saja, ngapain banyak-banyak,” usulnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.