Jumat, 27 July 2018

Hanya Hasilkan 4 RUU, Kinerja Legislasi DPR Disebut ‘Kemalasan Terlembaga'

Hingga Juli, tercatat DPR hanya mampu merampungkan 4 RUU prioritas Prolegnas 2018. Selanjutnya, Presiden mengirimkan surat agar pembahasan RUU Sumber Daya Air dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat segera dilakukan pembahasan dengan menunjuk menteri terkait sebagai perwakilan pemerintah.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

“Nafsu besar, tenaga kurang.” Pepatah itu sepertinya layak disematkan bagi lembaga DPR. Sebab, sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, hingga di masa persidangan V dibuka sejak 16 Mei lalu hingga 26 Juli hanya mampu merampungkan 3 RUU Prolegnas dan 2 RUU kumulatif terbuka. Hal tersebut tentu menuai kritikan. DPR pun mengakui belum mampu memenuhi target Prolegnas.

 

“Banyaknya Rancangan Undang-undang yang tidak kunjung selesai selama berkali-kali masa sidang, bahkan ada yang sudah tahunan,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

 

Persoalan ini tentu menjadi perhatian pimpinan DPR agar dapat segera merampungkan pembahasan berbagai RUU di masing-masing alat kelengkapan. Meski masih jauh dari target, setidaknya DPR sudah dapat menyelesaikan 3 RUU Prolegnas 2018 di masa persidangan V di tahun sidang 2017-2018.  

 

Pertama, kata Bambang, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Menurutnya selama dua tahun menuai perdebatan publik maupun dalam pembahasan di Panja.

 

Pria biasa disapa Bamsoet itu melanjutkan persoalan krusial seputar pendefinisian terorisme, soal kelembagaan, dan pelibatan pihak lain yang terkait (TNI). Perlindungan hak asasi manusia korban pun mendapat perhatian yang besar. UU ini tidak hanya mengatur soal penindakan, tetapi juga masalah pencegahan. Baca Juga: Akhirnya DP Setujui RUU Anti Terorisme Jadi UU

 

Kedua, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Bamsoet pengesahan UU tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Hal tersebut menjadi amanah International Health Regulations (IHR) Tahun 2005.

 

Dengan undang-undang ini, Bamsoet yakin upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan permasalahan kesehatan yang terjadi di pintu masuk wilayah Indonesia dapat dilakukan lebih optimal. Keberadaan pengaturan cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit menjadi bagian melindungi masyarakat. Baca Juga: Ini Poin-Poin RUU Kekarantinaan Kesehatan yang Disetujui Jadi UU

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua