Jumat, 27 Juli 2018

Hanya Hasilkan 4 RUU, Kinerja Legislasi DPR Disebut ‘Kemalasan Terlembaga'

Hingga Juli, tercatat DPR hanya mampu merampungkan 4 RUU prioritas Prolegnas 2018. Selanjutnya, Presiden mengirimkan surat agar pembahasan RUU Sumber Daya Air dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat segera dilakukan pembahasan dengan menunjuk menteri terkait sebagai perwakilan pemerintah.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

“Nafsu besar, tenaga kurang.” Pepatah itu sepertinya layak disematkan bagi lembaga DPR. Sebab, sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, hingga di masa persidangan V dibuka sejak 16 Mei lalu hingga 26 Juli hanya mampu merampungkan 3 RUU Prolegnas dan 2 RUU kumulatif terbuka. Hal tersebut tentu menuai kritikan. DPR pun mengakui belum mampu memenuhi target Prolegnas.

 

“Banyaknya Rancangan Undang-undang yang tidak kunjung selesai selama berkali-kali masa sidang, bahkan ada yang sudah tahunan,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

 

Persoalan ini tentu menjadi perhatian pimpinan DPR agar dapat segera merampungkan pembahasan berbagai RUU di masing-masing alat kelengkapan. Meski masih jauh dari target, setidaknya DPR sudah dapat menyelesaikan 3 RUU Prolegnas 2018 di masa persidangan V di tahun sidang 2017-2018.  

 

Pertama, kata Bambang, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Menurutnya selama dua tahun menuai perdebatan publik maupun dalam pembahasan di Panja.

 

Pria biasa disapa Bamsoet itu melanjutkan persoalan krusial seputar pendefinisian terorisme, soal kelembagaan, dan pelibatan pihak lain yang terkait (TNI). Perlindungan hak asasi manusia korban pun mendapat perhatian yang besar. UU ini tidak hanya mengatur soal penindakan, tetapi juga masalah pencegahan. Baca Juga: Akhirnya DP Setujui RUU Anti Terorisme Jadi UU

 

Kedua, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Bamsoet pengesahan UU tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Hal tersebut menjadi amanah International Health Regulations (IHR) Tahun 2005.

 

Dengan undang-undang ini, Bamsoet yakin upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan permasalahan kesehatan yang terjadi di pintu masuk wilayah Indonesia dapat dilakukan lebih optimal. Keberadaan pengaturan cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit menjadi bagian melindungi masyarakat. Baca Juga: Ini Poin-Poin RUU Kekarantinaan Kesehatan yang Disetujui Jadi UU

 

Ketiga, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, UU PNBP tersebut memberi perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat dengan pemberian tarif 0 persen dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi umum dan lainnya. Strategi eksploitasi sumber daya alam pun disesuaikan dengan optimalisasi penerimaan negara berdasarkan tingkat harga yang berlaku. Dengan begitu, dapat menentukan waktu yang tepat dalam rangka mengeksploitasi dan menjadi cadangan masa depan. 

 

Sementara dua RUU kumulatif terbuka yakni RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Kemudian, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. “Mari kita sosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada seluruh masyarakat,” harapnya.

 

Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius  berpandangan dengan disahkan dari daftar prioritas, maka secara keseluruhan sepanjang 2018 DPR telah membukukan 4 UU dalam tiga masa sidang. Selain ketiga RUU yang telah disahkan menjadi UU, ditambah Revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang telah disahkan sebelumnya menjadi UU pada Februari lalu.

 

“Jumlah 4 UU baru dari 50 yang menjadi target keseluruhan prioritas 2018 tentu bukan angka yang menggembirakan atau membanggakan. Jika dibuatkan dalam prosentase, maka DPR baru mencatat capaian legislasi sebesar 8 persen. Jadi masih sangat, sangat rendah,” ujarnya.

 

Menurutnya, DPR periode 2014-2019 yang kerap mendapat presentasi rendah menjadi lumrah. Namun demikian, 3 RUU yang disahkan pada masa persidangan V dipandang lebih banyak hasil akumulasi pembahasan panjang sejak beberapa masa sidang sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya.

 

Tidak komitmen dan fokus

Lebih lanjut, Lucius berpendapat bila DPR memegang komitmen dan fokus dalam menyelesaikan RUU prioritas Prolegnas, setidaknya proses pembahasan setiap RUU akan lebih efektif. Apalagi, banyak RUU yang tidak kelar di periode DPR sebelumnya. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan RKUHP misalnya.

 

Menurutnya, kebiasaan menunda proses akhir pembahasan membuat DPR tak pernah sanggup mengukir prestasi gemilang dalam bidang legislasi. Persoalan ini, kata Lucius, DPR kerap memanfaatkan bunyi peraturan yang membolehkan DPR memperpanjang proses pembahasan tanpa limitasi waktu yang tegas. 

 

“Aturan ini sungguh membuat kemalasan yang terlembaga, sehingga hasilnya memang buruk,” kata dia.

 

Dalam hitungan bulan hingga penghujung 2018, DPR masih menyisakan 46 RUU prioritas Prolegnas. Penyelesaian jumlah RUU tersebut dipandang sangat tidak memungkinkan. Di tahun sebelumnya saja, DPR hanya mampu menghasilkan 6 RUU dalam setahun.

 

“Kemalasan itu ditambah kesibukan mereka mempersiapkan Pileg dan Pilpres serentak 2019, bisa jadi akan makin membuat produktivitas DPR semakin menurun,” sebutnya. Baca Juga: Tok! 50 RUU Prolegnas 2018 Resmi Ditetapkan, Ini Daftarnya

 

Bamsoet melanjutkan saat banyak RUU yang belum rampung, Presiden mengirimkan surat presiden perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas lima RUU. Tiga RUU diantaranya merupakan RUU kumulatif terbuka. Pertama, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.

 

Kedua, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Ketiga, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

 

Sedangkan dua RUU lain merupakan RUU yang masuk dalam daftar prioritas Prolegnas 2018. Yakni, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU tentang Sumber Daya Air. Bamsoet menegaskan meski menghadapi masa-masa kampanye Pileg dan Pilpres, DPR berupaya tetap membahas RUU tersebut.

 

“Kami tetap menaruh harapan agar pembahasan RUU pada masa persidangan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua