Muda, mandiri, pekerja keras, dan fokus. Itulah sedikit kata yang bisa menggambarkan sosok Luthfi Marfungah. Di usianya yang masih belia, jauh dari hingar bingar media sosial, Luthfi telah menyumbang banyak hal untuk hukum di Indonesia.
Sejak lulus sarjana hukum pada 2018, Luthfi memilih untuk mengawali kariernya sebagai peneliti. Saat ini ia bekerja sebagai Associate Lawyer di Jurist Resia & Co. Dia juga menjadi tenaga ahli dan konsultan hukum di beberapa kementerian dan lembaga negara.
Di tengah jadwal yang padat, Luthfi masih bisa membagi waktunya dengan melanjutkan kuliah. Hanya butuh satu tahun tiga bulan, Luthfi sah menyandang status Magister Hukum dengan tesis berjudul "Model Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Bahkan ia lulus dengan IPK sempurna 4,00.
Setahun kemudian Luthfi mendaftar pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada 2020. Saat itu dia merupakan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum termuda di kampus tersebut. Dengan disertasinya yang berjudul “Reformulasi Pengaturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Berbasis Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah yang Ekosentris”. Lagi-lagi Luthfi berhasil membayar kerja kerasnya dengan IPK sempurna 4,00.
Pada 2023, perempuan yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 10 September 1996 itu menerima tantangan baru sebagai associate lawyer di kantor hukum Jurist Resia & Co. Berbekal kecerdasan dan pengalaman yang mumpuni, dia diberikan mandat sebagai kepala kantor.
Pengalaman Luthfi sebagai peneliti dan konsultan hukum tentu menjadi kekuatan dalam membantu klien menyelesaikan permasalahan hukum. Luthfi dikenal memiliki dedikasi dan solutif berdasarkan keilmuan dan praktik hukum terbaik yang relevan dengan materi, substansi, ataupun formalitas isu hukum.
Luthfi menjalani peralihan peran dari peneliti hukum menjadi associate lawyer dengan fasih. Kemampuannya langsung diuji saat menangani uji materi dan gugatan Keputusan Menteri di Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang pertambangan, serta laporan maladministrasi di Ombudsman.