Terbaru

Perpres Limited Concession Scheme Siap Diteken Presiden

Perpres ini diyakini sangat membantu dalam memenuhi sektor pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan pemerintah.
M. Agus Yozami

Rugikan Masyarakat, PP Fungsi Kawasan Hutan Digugat ke MA

Karena PP No.104 Tahun 2015 dinilai telah melegalkan/membiarkan pengrusakan lingkungan berupa penghancuran habitat asli flora dan fauna yang endemik secara bersama oleh pemerintah daerah, Gubernur, Bupati/Walikota bersama dengan korporasi perkebunan.
Ady Thea DA

KPPU Denda Rp10,3 Miliar PT CPS Lantaran Terlambat Notifikasi

Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.
Hamalatul Qur'ani

Panduan Pro Bono Permudah Masyarakat Mengakses Layanan Bantuan Hukum Gratis

Panduan yang memuat segala informasi terkait penyelenggaraan pro bono, mulai dari ketentuan perundang-undangan, praktik lapangan, prosedur pengajuan, penilaian kelayakan, hingga peran beragam pemangku kepentingan yang terlibat.
CT-CAT

Pelemahan KPK Bisa Mengurangi Kepercayaan Investor

Investor-investor asing yang bonafit jelas memperhitungkan indeks pemberantasan korupsi sebagai determinan sebelum menanamkan modalnya.
Fitri Novia Heriani

JK: Penerbitan Perppu KPK Tunjukan Lemahnya Wibawa Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Politisi PKS Muhammad Nasir Djamil berpendapat lebih baik UU KPK yang baru direvisi digugat ke MK ketimbang Presiden menerbitkan Perppu KPK.
Agus Sahbani/ANT

Dipandu Ketua Mahkamah Agung, Beginilah Isi Sumpah 575 Anggota DPR 2019-2024

Sidang pengucapan sumpah dipimpin anggota termuda dan tertua.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Banding ex Dirut Pertamina Ditolak, Bagaimana Nasib Business Judgment Rule?

Pertamina harus mengikuti tata kelola perusahaan yang baik.
Aji Prasetyo

Komnas HAM: UU PSDN Bahaya bagi Demokrasi dan Penegakan HAM

Karena pelaksanaan UU PSDHN dapat mengembalikan Indonesia kembali ke era totaliter dan sentralistik serta berpotensi melanggar prinsip conscientious objection karena ada pengaturan absolut melalui ancaman pidana bagi pihak yang tidak mengikuti agenda yang telah ditetapkan, misalnya mobilisasi.
Ady Thea DA

Karhutla: Negara Baru Terima Rp78 Miliar dari Total Nilai Gugatan Rp3,15 Triliun

Sisanya, pemerintah masih dalam proses upaya penegakan hukum.
M. Agus Yozami