Terbaru

Masukan Terhadap Arah Kebijakan Pemerintah di Sektor Energi dan Pertambangan

Nilai lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) semestinya lebih diarahkan untuk memperbesar potensi kegiatan eksplorasi.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan

Belum terbitnya PP Energi Baru Terbarukan sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan.
Mochamad Januar Rizki

BPHN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kehakiman Thailand

RED/YOZ

Aplikasi Pendaftaran KI Online Diluncurkan

RED/YOZ

KPPU Selidiki Dugaan Monopoli OVO

Untuk mengumpulkan dua bukti, KPPU akan memanggil pihak OVO dan pihak terkait.
Fitri Novia Heriani

Gandeng Addie MS, Kini MA Miliki Lagu Hymne

Lagu Hyme MA ini wajib dinyanyikan saat acara-acara resmi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.
Aida Mardatillah

Kebijakan Kartu Pra Kerja Berisiko Tak Tepat Sasaran

​​​​​​​Tidak ada basis data angkatan kerja yang kuat menjadi persoalan program Kartu Pra Kerja. Berisiko tidak tepat sasaran hingga moral hazard.
Mochammad Januar Rizki

RUU Ketahanan Siber Potensial Ancam Kebebasan Sipil

Tidak punya alasan kuat bagi DPR dan pemerintah tergesa-gesa membahas dan mengesahkan RUU KKS menjadi UU.
Rofiq Hidayat

​​​​​​​Dari Soal Pelanggaran Hak Privasi Anak Sampai Pengawasan Konten YouTube Oleh KPI

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Sejumlah Catatan Kritis atas Permenaker Outsourcing

Outsourcing perlu diatur dalam UU khusus atau revisi UU Ketenagakerjaan; harus ada sanksi tegas kepada pihak yang melanggar; hingga pekerja outsourcing mempunyai hak yang sama dengan pekerja di perusahaan pemberi pekerjaan, seperti upah, jaminan sosial, dan pesangon ketika mengalami PHK.
Ady Thea DA