Terbaru

Impor Unggas Tak Wajib Sertifikasi Halal?

Permendag 29/2019 diterbitkan dalam rangka menjawab tuntutan ketentuan WTO, namun berseberangan dengan ketentuan yang ada di UU Jaminan Produk Halal.
Fitri Novia Heriani

Akhirnya, Presiden Jokowi Teken Surpres Pembahasan RUU KPK

Setelah Presiden mengirimkan surpres tersebut, maka revisi UU KPK selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Agus Sahbani/ANT

Dianggap 'Main Dua Kaki', Kantor Hukum Ini Digugat Puluhan Juta Dollar

Penggugat meminta majelis hakim menghukum para Tergugat dengan kerugian materiil Rp456 juta ditambah AS$62,5 juta dan imateriil Rp500 miliar.
Aji Prasetyo

Ramai-Ramai Menolak RUU KPK

Presiden sudah seharusnya menolak pelemahan terhadap KPK dengan cara tidak menerbitkan Surpres RUU KPK untuk DPR.
Aji Prasetyo

Gelar PKPA, Polda Metro Jaya Gandeng KAI dan Universitas Esa Unggul

Sejak kerja sama antara Polda Metro Jaya dan Universitas Esa Unggul lewat PKPA Angkatan I Tahun 2019 dilaksanakan, hubungan antara rekan advokat, anggota Polda Metro Jaya, hingga jajaran ke bawah semakin baik dan akrab.
CT-CAT

Lima Alasan Koalisi Agar Pembahasan RUU PSDN Ditunda

Karena RUU PSDN dinilai tidak mengadopsi prinsip HAM secara penuh. Selain itu, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan pada komponen utama yakni TNI, misalnya dengan merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Ady Thea DA

Pengambilan Sumpah Advokat 23 Oktober 2019 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat Akan Dibuka!

Periksa alamat domisili Anda dan ajukan berkas untuk melengkapi persyaratan pengambilan sumpah advokat.
CT-CAT

KAI Gabung Sebagai Mitra Klinik Hukumonline

Beragamnya penafsiran masing-masing orang tentang bagaimana suatu hukum diaplikasikan menjadi sorotan KAI.
Hamalatul Qur'ani

Mantan Ketua Umum PPP Didakwa Terima Suap Ratusan Juta

Romy menerima uang suap sebesar Rp255 juta dari Haris Hasanuddin dan dari Muafaf Wirahadi sebesar Rp91,4 juta.
Aji Prasetyo

Bangun Kerja Sama Antar Pusat JDIHN dengan Anggota, BPHN Gelar Rakornas JDIHN

Dokumen hukum tidak terbatas pada produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Moh. Dani Pratama Huzaini