Berlangganan Pro

Terbaru

Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Presiden ICCA Ajak Seluruh Anggota Lakukan Pemutakhiran Data Keanggotaan

Presiden ICCA Ajak Seluruh Anggota Lakukan Pemutakhiran Data Keanggotaan

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

104 Capim KPK Bakal Jalani Seleksi Psikologi

Para kandidat yang lulus uji kompetensi mulai unsur Polri, KPK, jaksa, hakim, advokat, auditor, hingga PNS. KPK berharap Pansel menekankan aspek rekam jejak untuk mengukur integritas calon, diantaranya kepatuhan LKPHN dan pelaporan gratifikasi.

Agus Sahbani/ANT

Apa Bedanya 4 Hak ‘Sakti’ Presiden: Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi?

Hak istimewa yang selektif penggunaannya. Harus melibatkan perwakilan rakyat dan Mahkamah Agung.

Norman Edwin Elnizar

122 Perkara Sengketa Pileg Berlanjut ke Sidang Pembuktian

Sisanya, 138 perkara sengketa hasil pileg tidak lolos ke tahap sidang pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil diantaranya permohonan ditarik, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, melewati batas waktu pengajuan, tidak memiliki kedudukan hukum.

Aida Mardatillah

Pemerintah Diminta Segera Kirim DIM Revisi UU Pendidikan Kedokteran

DPR tidak akan dapat bergerak maju untuk melakukan pembahasan sebelum adanya DIM dari pemerintah.

Sambut HUT ke-74, MA Bakal Luncurkan E-Litigation dan Theme Song

Tema peringatan HUT MA masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan.

Di Usia ke-19, Hukumonline Ingin Berkontribusi Lebih Besar untuk Indonesia

Sejak didirikan oleh para profesional, akademisi, dan pegiat reformasi hukum 19 tahun silam, Hukumonline hingga saat ini juga masih aktif ikut mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan profesional.

Terkait Kasus Mandiri, OJK Minta Bank Prioritaskan Aspek Perlindungan Konsumen

Perbankan harus memiliki dan menerapkan standard operasional yang baik jika gangguan sistem terjadi, dengan memprioritaskan aspek perlindungan konsumen terkait dengan hak nasabah termasuk pemulihan layanannya.

KAI Anggap Pemblokiran Data Kendaraan Tidak Menyelesaikan Masalah

KAI dapat memahami tujuan pemberlakuan kebijakan adalah untuk menertibkan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, pemblokiran tersebut tidak menyelesaikan masalah, baik bagi pemilik kendaraan atau pemerintah.

Memaknai Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase: Dilihat dari Dua Perkara

Terdapat pertentangan dalam menentukan bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan harus dianggap ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan.

Kristian Takasdo Simorangkir

PERADI: Advokat Wajib Menjalankan Kode Etik dan Menghormati Penegak Hukum

Seharusnya, Drz memberi contoh perilaku profesional yang baik dan bukan merusak citra profesi advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) dan menjalankan ketentuan kode etik advokat, yakni wajib menghormati para penegak hukum termasuk (majelis) hakim yang mengadili perkara.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com