Berlangganan Pro

Terbaru

Hukum Kepailitan Indonesia dalam Perspektif Sociological Jurisprudence

Hukum Kepailitan Indonesia dalam Perspektif Sociological Jurisprudence

Allianz Manfaatkan Regulatory Compliance System Guna Solusi Cepat dalam Kepatuhan Hukum

Allianz Manfaatkan Regulatory Compliance System Guna Solusi Cepat dalam Kepatuhan Hukum

Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Negara, Begini Kondisi Jakarta Selanjutnya

Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Negara, Begini Kondisi Jakarta Selanjutnya

Kembali Rekrut CHA, KY Tekankan Aspek Kualitas dan Integritas

Hal itu penting mengingat jabatan hakim agung dan hakim ad hoc pada MA ini merupakan jabatan mulia yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Aida Mardatillah

Peraturan Menkeu Terbit, Ini Dia Batasan Rumah yang Bebas PPN

Menurut PMK ini, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah rumah yang memenuhi sejumlah ketentuan, mulai dari luas bangunan luas tanah hingga harga jual.

Konservasi dan Penyediaan Energi: Pertaruhan Kepentingan di Abad 21

Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sedunia-pun seharusnya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan keanekaragaman hayati.

Grita Anindarini, Wenni Adzkia, Marsya Mutmainah

Apa Dasar Hukum Penetapan Lebaran oleh Menteri Agama? Inilah Penjelasannya

Ada peran Pengadilan Agama.

Norman Edwin Elnizar

KPK Tahan Sofyan Basir

Jonan dan Nicke belum penuhi panggilan KPK karena sedang di luar negeri.

Pembatasan Akses Medsos Upaya Alternatif Seiring dengan Tingkat Kegentingan

Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan.

Mochamad Januar Rizki

Oentoeng Suria & Partners: Berkomitmen Berikan Jasa Hukum Berkualitas

Tidak hanya sebagai salah satu law firm di Indonesia yang pantas diperhitungkan, OSP semakin mantap dalam memperluas jaringan global, serta terlibat dalam transaksi cross border.

BPJS Kesehatan Fokus Benahi Digitalisasi Pelayanan dan Pembiayaan

Penyebab defisit BPJS Kesehatan antara lain karena besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria dan ada kelompok peserta yang tidak disiplin membayar iuran. Jumlah iuran terkumpul selama 2018 sebanyak Rp81,97 triliun dan tunggakan iuran mencapai Rp2,1 triliun.

Mengintip Mekanisme Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

LPH dapat didirikan pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. LPH mesti mengangkat auditor halal yang melakukan pemeriksaan, pengkajian dan penelitian terhadap produk makanan, obat-obatan dan minuman.

Dari Soal Honor Advokat Sampai Pelibatan TNI dan Polri oleh Presiden Pada Kampanye Pemilu

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com