Berlangganan Pro

Terbaru

Deputi BSSN: Penyebab Kebocoran Data Pribadi Biasanya Kepatuhan Hukum yang Kurang

Deputi BSSN: Penyebab Kebocoran Data Pribadi Biasanya Kepatuhan Hukum yang Kurang

Kebijakan Narkotika Menambah Masalah Akuntabilitas Sistem Pidana di Indonesia

Kebijakan Narkotika Menambah Masalah Akuntabilitas Sistem Pidana di Indonesia

Mengenal Lebih Dekat Instrumen Pasar Uang dan Peranan Konsultan Hukum

Mengenal Lebih Dekat Instrumen Pasar Uang dan Peranan Konsultan Hukum

Karena Tidak Penuhi PP. 27/1999, Kegiatan Transgenetik PT Monsato Ditolak

Jakarta, hukumonline. Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) menolak kegiatan transgenetik yang dilakukan oleh PT Monsato, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa genetika di Sulawesi Utara. Alasannya, perusahaan tersebut tidak mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

RUU Propenas Agendakan Supremasi Hukum

Jakarta, hukumonline. Agenda supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih akan menjadi salah satu agenda utama Rancangan Undang-undang (RUU) Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2005 yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Harapannya, hukum lebih ditegakkan dan pemerintahan lebih bersih.

Pejabat Berbohong Melaporkan Kekayaan, Mundur dari Jabatan

Jakarta, hukumonline. Para pejabat bersiap-siaplah diperiksa kekayaannya! Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) akan mengedarkan daftar isian. Jika berbohong memberikan keterangan, pejabat tersebut diminta mundur dari jabatannya. Namun kalau kekayaannya illegal, pejabat akan diproses secara hukum. Ketentuan ini juga berlaku bagi Presiden.

Pejabat Negara Boleh Menjadi Organ Yayasan

Jakarta, hukumonline. Ada kabar gembira bagi pendiri dan pengurus yayasan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Yayasan yang tengah dibahas di DPR membolehkan pejabat menjadi organ yayasan. Namun, pembina tidak boleh mengurus yayasan yang didirikannya.

Tersangka Pelanggar HAM TimTim Diproses sebagai Pelanggaran Biasa

Pemeriksaan tersangka dan saksi pelanggaran Hak Azasi Manusia di Timor Timur pada Selasa (12/9) dilanjutkan. Namun, para tersangka pelanggar HAM ini akan diproses sebagai pelanggaran pidana biasa, bukan pelanggaran berat.

Majelis Hakim Davomas Abaikan Kehadiran Saksi

Jakarta, hukumonline. Seperti telah diduga sebelumnya, adanya indikasi kreditur fiktif dan pemalsuan surat kuasa tidak mendapat tanggapan yang berarti dari majelis hakim yang memeriksa proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Davomas Abadi Tbk (Davomas).

Syahril Sabirin Ajukan Gugatan Perdata

Jakarta, hukumonline. Lepasnya Joko S. Tjandra agaknya menjadi inspirasi kuasa hukum Syahril Sabirin untuk menuntut lepas kliennya karena tidak ada unsur pidananya. Syahril Sabirin yang menjadi terdakwa dalam kasus Bank Bali juga akan mengajukan gugatan perdata kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Majelis Hakim: Soeharto Harus Hadir di Persidangan

Jakarta, hukumonline.Sidang pengadilan Soeharto akan kembali digelar pada 14 September 2000. Banyak kalangan yang menduga, penguasa rezim Orde Baru ini kembali tidak hadir di persidangan. Apalagi dalam sidang yang itu hanya akan mendengarkan keterangan tim dokter. Jadi mengapa Soeharto harus hadir, meskipun seperti "robot" yang hanya mengangguk-anggukkan kepala?

Eksepsi Sapuan Ditolak Hakim

Jakarta, hukumonline. Usaha terdakwa kasus Bulog, Sapuan, dan tim penasehat hukumnya untuk "menangkis" dakwaan JPU belum berhasil. Melalui putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi Sapuan dan nota keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum mantan Wakil Ketua Bulog ini.

Hari ini Nasib Davomas Ditentukan

Jakarta, hukumonline.PT Davomas Abadi Tbk hari ini (Selasa, 12/9) nasibnya akan ditentukan di Pengadilan Niaga. Nasib Davomas memang benar-benar di ujung tanduk. Kalau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditolak oleh krediturnya, Davomas akan pailit dengan segala akibat hukumnya.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com