Berlangganan Pro

Terbaru

Ribut-ribut Kasus Importasi Barang, Begini Penjelasan Bea Cukai

Ribut-ribut Kasus Importasi Barang, Begini Penjelasan Bea Cukai

Akhir April, 3 Perusahaan Buka Lowongan Kerja Posisi Senior Legal

Akhir April, 3 Perusahaan Buka Lowongan Kerja Posisi Senior Legal

Sediakan Layanan Informasi Hukum Terlengkap, Hukumonline Jajaki Kolaborasi DJKN

Sediakan Layanan Informasi Hukum Terlengkap, Hukumonline Jajaki Kolaborasi DJKN

Komisi A Hasilkan 7 Putusan Amandemen

Jakarta, hukumonline. Setelah rapat maraton yang dilakukan sampai dengan Senin malam ini (14/8), akhirnya Komisi A menghasilkan 7 buah hasil keputusan Komisi A.

Sepuluh Bank Penyeleweng Dana BLBI Mulai Diusut

Jakarta, hukumonline. Jaksa Agung Marzuki Darusman mulai beraksi untuk menindak para bankir yang diduga menyeleweng dana BLBI. Sepuluh bank akan diprioritaskan untuk mulai diusut. Dan setelah itu bersiap-siaplah 38 bank lainnya!

Fungsi Pengawasan BI dan BPK Diusulkan untuk Dihilangkan

Jakarta, hukumonline. Bank Indonesia (BI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus siap-siap menerima pil pahit. Kewenangan kedua lembaga ini bakal terpangkas bila usulan fungsi pengawasan BI dan BPK disetujui untuk dicabut dicabut.

Penasehat Hukum Joko S. Tjandra Dinilai Salah Persepsi

Jakarta, hukumonline. Jaksa Penuntut Umum menilai penasehat Joko S. Tjandra, salah satu aktor Kasus Bank Bali, salah persepsi menafsirkan perbuatan melawan hukum. Jaksa tetap pada tuntutannya semula.

Masih Ada Kontroversi RUU Profesi Advokat

Jakarta, Hukumonline. Rancangan Undang-undang (RUU) Profesi Advokat sedang digodok. Namun, beberapa pasal dalam RUU ini dapat menimbulkan kontroversi.

Ada Upaya untuk Mensakralisasi Konstitusi

Jakarta, hukumonline. Angin reformasi agaknya tidak mendorong semangat untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Buktinya, dari 76 pasal yang sudah disiapkan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR, baru dua pasal yang disetujui.

Keberadaan DPD Masih Diperdebatkan

Jakarta, Hukumonline. Sosialisasi hasil-hasil yang telah dihasilkan Panitia AdHoc (PAH) I kepada anggota fraksi masih lemah. Beberapa anggota MPR yang tergabung dalam Komisi A masih saja ada yang mempertanyakan sesuatu yang sudah disepakati bulat oleh PAH I.

Amandemen UUD '45 Bisa Ditunda Sampai Sidang Tahunan Mendatang

Jakarta, hukumonline. Amandemen UUD '45 tampaknya tidak akan tuntas pada Sidang Tahunan ini. Apalagi Ketua DPR Akbar Tandjung telah memberikan sinyal bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditunda sampai Sidang Tahunan mendatang.

Mayoritas Fraksi Mendukung Pembentukan Fraksi Utusan Daerah

Jakarta, hukumonline. Lobi-lobi yang dilakukan oleh Forum Utusan Daerah agaknya membuahkan hasil. Sebelum Sidang Tahunan, gagasan pembentukan Fraksi Utusan Daerah (FUD) dipandang sebelah mata. Namun, kini hampir semua fraksi di MPR mendukung terbentuknya FUD di MPR.

Amandemen UUD 1945 dalam Ancaman

Jakarta Hukumonline. Pembahasan materi amandemen Undang-undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak terarah. Fraksi lebih mementingkan partainya daripada kepentingan rakyat.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com