Utama

Joko Tjandra Dituntut 4 Tahun

Statusnya sebagai terpidana dan pemberi suap kepada penegak hukum tidak menjadi pertimbangan memberatkan.
Aji Prasetyo

Perlunya Merumuskan Kebijakan yang Tepat untuk Konsep Jakarta Smart City

Program Jakarta Smart City merupakan evolusi perkotaan menuju arah lebih baik bagi masyarakat.
Mochamad Januar Rizki

3 Nilai Obyektif Jakarta Smart City

Pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, berkelanjutan (sustainability). Hasil survei menunjukkan 52 persen responden belum familiar dengan konsep Jakarta Smart City dan aplikasi JAKI.
Ady Thea DA

Melihat Akar Persoalan Legalisasi Peredaran Miras

“Jadi kalau mau menolak, ya seharusnya termasuk Pasal 7 Perpres 74/2013 yang masih eksis berlaku hingga saat ini.” Termasuk Pasal 77 ayat (2) UU Cipta Kerja yang telah mencabut Perpres No. 76 Tahun 2007 dan Perpres No. 44 Tahun 2016 yang menempatkan industri miras beralkohol salah satu bidang usaha tertutup untuk investasi.
Agus Sahbani

3 Hal yang Harus Dilakukan Korporasi Bila Data Pribadi Diretas

Salah satunya adalah dengan memberitahu kepada pemilik data pribadi yang terdampak.
Fitri Novia Heriani

‘Jurus’ Law Firm Bertahan di Tengah Pandemi

Sebagian besar kantor hukum menahan, bahkan mengurangi gaji lawyer khususnya level menengah atas. Bahkan, kondisi tersebut juga terjadi pada kantor hukum yang sudah besar.
Mochamad Januar Rizki

Tuntutan 12 Tahun bagi “Sang Dalang”

Penuntut menyebut ada pola pencucian uang meskipun Nurhadi didakwa kasus suap dan gratifikasi.
Aji Prasetyo

Pencabutan Lampiran Investasi Miras Perpres 10/2021, Ini Kata Pakar HTN

Untuk mengubah atau mencabut Perpres No.10 Tahun 2021 Presiden Jokowi harus menerbitkan Perpres tentang Perubahan Perpres No.10 Tahun 2021. Perpres yang baru itu akan memuat berbagai ketentuan yang diubah.
Ady Thea DA

Mengintip Besaran Gaji di Industri Jasa Hukum 2020-2021

Pandemi menyebabkan berbagai perubahan perekruratan perusahaan karena kondisi ketidakpastian.
Mochamad Januar Rizki

Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik Perlu Diperkuat

Sampai saat ini belum ada hukum acara yang memadai untuk mengatur pengajuan keberatan pihak ketiga beriktikad baik yang hartanya disita dalam perkara pidana korupsi dan pencucian uang.
Ady Thea DA