9 dari 10 Fraksi Komisi XI DPR Setujui Perppu 1/2017 Menjadi UU
Kelompok Advokat Ini Persoalkan Ambang Batas Pencalonan Presiden
“Taji” KPK Tersangkakan Korporasi dan Konsekuensi Perusahaan Terbuka (Bagian II)
“Taji” KPK Tersangkakan Korporasi dan Konsekuensi Perusahaan Terbuka (Bagian I)
Korporasi Zonder Pelanggaran HAM, Siapa Takut?
POJK Sustainable Finance Terbit, Setiap Korporasi Wajib Laporkan Rencana Aksi
Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan First Travel, Bagaimana Nasib Jamaah?
Putusan Korupsi e-KTP, “Serupa Tapi Tak Sama”
Resmi Jadi UU Pemilu, Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat ke MK
Tiga Pilar dalam Rekomendasi Laporan Profesor John Ruggie
Nur Kholis: ‘Panduan Bisnis dan HAM Berkah Bagi Korporasi’
17 Tahun Perjalanan Menjadikan Hukum untuk Semua
MK ‘Rombak’ Syarat Pendidikan dan Pengalaman CHA
Wacana Membentuk RUU Tentang Konsultan Pajak, Perlukah?
Sebuah Rencana Aksi Bertema Bisnis dan HAM
HTI Minta MK Batalkan Perppu Ormas
Pemerintah Tolak Lanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan
Menunggu Langkah Tim Lawyer, Setnov Janji Bakal Taati Proses Hukum
Pasal-Pasal yang Dikritik DPR dalam Perppu 1/2017
HTI dan Organisasi Advokat Resmi Gugat Perppu Ormas
Menanti Sidang Perdana Pengujian Konstitusional Hak Angket KPK
Jalan Berliku Korban Salah Tangkap Peroleh Uang Ganti Kerugian
Ditjen Pajak Diminta Susun Aturan Terkait Beneficial Owner
Dua Versi BANI Masih akan Bertarung di PTTUN
Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas
Sesal Terdakwa Korupsi e-KTP Tak Goyahkan Keyakinan Jaksa