Kamis, 17 May 2018
Pertanyaan :
Prosedur Pemberian Remisi
Bagaimana prosedur agar remisi bisa diberikan?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bagaimana Prosedur Mengajukan Remisi yang dibuat oleh Anggara dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 24 Mei 2011.

Intisari:

 
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (“Anak”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 
Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
 
Tim pengamat pemasyarakatan Lapas (“Lembaga Pemasyarakatan”)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kemudian Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah sama-sama melakukan verifikasi atas usul pemberian Remisi tersebut.
 
Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Remisi
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (“Anak”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).
 
Jenis-Jenis Remisi

Remisi terdiri atas:[1]

  1. Remisi Umum: diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus.
  2. Remisi Khusus: diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
 
Selain Remisi di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan:[2]
  1. Remisi kemanusiaan
Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:[3]
  1. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  2. berusia di atas 70 tahun; atau
  3. menderita sakit berkepanjangan.
  1. Remisi tambahan
Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:[4]
    1. berbuat jasa pada negara;
    2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan
    3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (“Lapas”)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”).
  1. Remisi susulan
Remisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[5]
Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:[6]
    1. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
    2. belum pernah memperoleh Remisi.
 
Penjelasan lebih lanjut tentang jenis-jenis dan remisi dan besarannya, dapat Anda simak lebih lanjut dalam artikel Kapan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bisa Didapatkan Narapidana?.
 
Yang Memberikan Remisi
Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.[7] Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Demikian ketentuan Pasal 34B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”) dan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (“Keppres 174/1999”).
 
Yang Memperoleh Remisi
Pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut:
  1. Narapidana dan Anak;[8] dan
  2. Narapidana dan Anak yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya[9]; dan
  3. Narapidana dan Anak warga negara asing[10].
 
Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan Anak yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[11]
 
Syarat-Syarat Mendapatkan Remisi
Persyaratan agar mendapatkan Remisi adalah sebagai berikut
  1. Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila:[12]
    1. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
      1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
      2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
    2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
  2. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu:[13]
    1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
    2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
    3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
      1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
      2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,
      yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
 
Tata Cara Pemberian Remisi
Guna menyederhanakan jawaban, kami akan jelaskan prosedur atau tata cara pemberian remisi bagi Narapidana dan Anak secara umum, sebagai berikut:
  1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;[14]
  2. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;[15]
  3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;[16]
  4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;[17]
  5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;[18]
  6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi;[19]
  7. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.[20]
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 
 
 

[1] Pasal 3 Permenkumham 3/2018
[2] Pasal 4 Permenkumham 3/2018
[3] Pasal 29 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[4] Pasal 32 Permenkumham 3/2018
[5] Pasal 39 ayat (3) Permenkumham 3/2018
[6] Pasal 40 Permenkumham 3/2018
[7] Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Permenkumham 3/2018
[8] Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
[9] Pasal 11 Keppres 174/1999
[10] Pasal 11 Keppres 174/1999
[11] Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permenkumham 3/2018
[12] Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012 dan Pasal 5 Permenkumham 3/2018
[13] Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018
[14] Pasal 16 Permenkumham 3/2018
[15] Pasal 17 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[16] Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 3/2018
[17] Pasal 18 Permenkumham 3/2018
[18] Pasal 19 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[19] Pasal 20 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[20] Pasal 20 ayat (2) dan (3) Permenkumham 3/2018


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).