hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Selasa, 30 April 2013
Pertanyaan:
Pengaturan Ecolabelling di Indonesia
Apakah akibat tidak adanya pengaturan mengenai asas ini (ecolabelling) dapat menyebabkan terhambatnya ekspor Indonesia ke negara-negara yang sudah menganut asas ini?
tinton
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt517facbdb2378/lt517fad0aa638e.jpg

Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Anda.

 

Dalam hubungan perdagangan yang lintas batas atau melibatkan negara-negara sebagai pelaku perdagangan, masing-masing negara biasanya memiliki standar atau regulasi yang harus dipenuhi oleh pelaku perdagangan dari negara lain apabila ingin memasukkan produknya ke dalam negara tersebut. Ecolabelling adalah salah satu bentuk standar yang diciptakan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan upaya pelestarian lingkungan.

 

Liberalisasi perdagangan (pembukaan arus perdagangan internasional seluas-luasnya) memang telah sangat membuka peluang ekspor bagi tiap negara tapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan secara global. Kita dapat mengambil contoh yang paling sederhana yaitu ekspor kayu mentah di Indonesia yang pada beberapa periode ke belakang diketahui cenderung eksploitatif hingga melampaui daya dukung lingkungan ditambah dengan proses produksinya yang tidak memperhatikan lingkungan.    

 

Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tapi juga negara-negara lainnya yang berkedudukan sebagai produsen dalam sektor apapun seperti peternakan, pertanian, dan lainnya. Untuk itu, sebagaimana kami kutip dari artikel Dunia Terus Beraksi Hijau Menyambut Rio 20+ dalam laman www.hijauku.com, beberapa negara kemudian berinisiatif untuk menciptakan sebuah pola konsumsi dan produksi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini tapi juga di masa yang akan datang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Peralihan pola konsumsi dan produksi yang juga dikenal dengan strategi berkelanjutan ini diwujudnyatakan dalam banyak program dan mekanisme seperti penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Systems, EMS) yang sesuai dengan konsep Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production), sistem Lifecycle Assessments (LCAs) dari International Organization for Standardization (ISO) dan Indikator Kinerja Organisasi dari Global Reporting Initiative (GRI) dan tentunya Ecolabelling.

 

Secara umum, seperti kami kutip artikel “Mengenal Ecolabelling Bidang Kehutanan yang dimuat dalam laman www.dephut.go.id, Ecolabelling menuntut bahwa setiap produk dagangan harus telah didasarkan pada kelestarian sumber daya dan ekosistem dari lingkungan hidup. Dimulai dari pengambilan bahan baku (misalnya kayu), pengangkutan bahan baku ke pabrik, proses dalam pabrik, pengangkutan produk pabrik ke konsumen, pemakaian produk dan pembuangan sampahnya (bekas pakai dari produk) secara keseluruhan tidak mencemari lingkungan.

 

Ecolabelling kemudian diwujudnyatakan melalui pemberian label atau sertifikasi pada produk yang proses pembuatannya telah sesuai dengan asas kelesatarian lingkungan. Secara sederhana produk yang dilabeli atau telah memperoleh sertifikat ecolabel tentu memiliki permintaan yang lebih tinggi daripada produk tanpa ecolabel apalagi bagi konsumen yang berada di negara-negara maju. Pada satu sisi, sistem ecolabelling dalam perdagangan internasional memang dikhawatirkan dapat melemahkan industri atau usaha kecil dan menengah (UKM) karena sertifikasi ecolabelling tidaklah murah mengingat ada suatu prosedur verifikasi yang cukup panjang dan rumit apabila sebuah industri ingin memperoleh ecolabelling. Namun, pada sisi lain ecolabelling harus diakui sebagai sebuah upaya pelestarian lingkungan berbasis ekonomi dengan manfaat jangka panjang. Mengacu kepada pertanyaan saudara apakah akibat tidak adanya pengaturan mengenai asas ini dapat menyebabkan terhambatnya ekspor Indonesia ke negara-negara yang sudah menganut asas ini, kami memiliki 2 (dua) asumsi terhadap maksud dari pertanyaan Saudara.

 

Pertama, kami berasumsi bahwa pertanyaan Saudara adalah terkait peraturan pembentukan lembaga sertifikasi (lembaga yang mengeluarkan sertifikat) ecolabelling di Indonesia. Agar produsen Indonesia dapat mengekspor produknya ke negara-negara yang menerapkan standar ecolabelling tentu produsen tersebut harus terlebih dahulu memperoleh sertifikat ecolabelling. Terhadap pertanyaan ini, kami menjawab bahwa telah terdapat Lembaga Ekolabel Indonesia ("LEI") sebagai organisasi non-profit berbasis konstituen yang mengembangkan sistem sertifikasi hutan yang mempromosikan misi untuk pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia (penjelasan lebih lanjut simak artikel Lembaga Ekolabel Indonesia yang dimuat dalam laman heartofborneo.or.id).

 

Di Indonesia, praktik ecolabelling memang lebih terfokus pada sektor kehutanan mengingat hasil hutan adalah produk ekspor terbesar Indonesia yang memiliki irisan antara kelestarian lingkungan dan kepentingan bisnis, namun tentunya tidak mengesampingkan sektor industri lainnya seperti perikanan, pertanian, dan lainnya. Dalam mengeluarkan sertifikasi ecolabelling, LEI menggunakan standar lokal namun telah diakui secara internasional seperti Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara potensial pasar kayu Indonesia. Dengan adanya LEI, produsen Indonesia tidak perlu khawatir atau merasa terhambat untuk masuk ke pasar negara lain, khususnya negara-negara yang meminta sertifikat ecolabelling.

 

Asumsi kedua kami terhadap pertanyaan Saudara terkait dengan peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai Ecolabelling. Dalam sektor kehutanan, Indonesia memiliki Keputusan Menteri Kehutanan No. 252/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 576/Kpts-II/1993, serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan. Kedua Keputusan Menteri Kehutanan ini memang tidak mengatur secara spesifik mengenai ecolabelling melainkan mengenai pengelolaan, pembangunan, dan konservasi hutan disesuaikan dengan ketetapan yang dihasilkan melalui forum-forum internasional. Namun, perlu diingat bahwa konsep ecolabelling yang telah kami sebutkan sebelumnya tidak terbatas pada hasil produk yang ramah lingkungan, tapi juga proses pengadaan produk dan pengelolaannya. Sehingga ecolabelling dalam produk kehutanan juga mensyaratkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, proses pengadaan kayu yang ramah lingkungan, dan lain-lain, yang telah diatur dalam kedua kepmenhut yang tersebut sebelumnya.

 

Ada atau tidaknya payung hukum yang mengatur mekanisme ecolabelling secara spesifik di Indonesia dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap arus ekspor karena produsen (eksportir) dari Indonesia harus mengikuti standar atau regulasi negara importir (penerima produk ekspor Indonesia) apabila ingin produknya dapat masuk ke dalam pasar mereka. Justru regulasi dan implementasi prinsip ecolabel di negara importir yang harus dicermati apakah memiliki peluang untuk menciptakan hambatan bagi arus ekspor Indonesia untuk masuk ke negara-negara tersebut. Keberadaan payung hukum bagi mekanisme ecolabelling di Indonesia dalam kaitannya dengan perdagangan internasional adalah standar yang memiliki relevansi dengan arus impor bahwa standar ini harus dipenuhi negara-negara pelaku dagang untuk masuk ke pasar Indonesia dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri dan menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.

 

Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Keputusan Menteri Kehutanan No. 252/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 576/Kpts-II/1993

2.    Keputusan Menteri Kehutanan No. 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.gif

3169 hits
Di: Bisnis & Investasi
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. Telp: (021)-5289-1955, Fax: (021)-5299-4599. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.