Rabu, 17 Mei 2006
Dibaca: 105711
Pertanyaan :
pengunduran diri direktur
Saya tadinya presiden direktur diperusahaan dan pemegang saham 30%, saya mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri bermeterai, tapi pengalihan saham dan penggantian saya sebagai presiden direktur tidak dilakukan dalam bentuk RUPS, apakah dengan begitu saya sudah sah? Kemudian pertanyaan saya sahkah seorang komisaris mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan? Demikianlah pertanyaan saya, terimakasih.
Jawaban :

Kita bahas satu  persatu, pertama tentang pengunduran diri anda. Untuk mengetahui tata cara pengunduran anda sebagai seorang direktur di perseroan terbatas, ada dua sumber yang harus jadi acuan anda, yaitu Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan anggaran dasar dari perusahaan anda. Dalam UU PT memang tidak menyebutkan tentang hal pengunduran ini, namun UU PT menyebutkan bahwa pengaturan tentang hal ini dinyatakan di dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Jadi walaupun anda sudah mengajukan pengunduran diri lewat surat (bermaterai), anda tetap harus mengacu kepada anggaran dasar perusahaan anda untuk melihat bagaimana tata cara pengunduran diri di perusahaan anda.

 

Dan kemudian anda mengusulkan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas soal pengunduran diri anda dan menunjuk pengganti presiden direktur perusahaan. RUPS lah yang mempunyai wewenang tertinggi untuk mengatur segala hal tentang direksi ini (juga komisaris), termasuk di dalamnya soal pengunduran diri. RUPS organ yang paling tinggi kedudukannya dalam perseroan (UU PT ps. 1).

 

Kedua, tentang pengalihan saham. Sekali lagi anda harus melihat anggaran dasar perseroan  anda  tentang tatacara pengalihan saham milik saudara ini. UU PT menyatakan bahwa dalam anggaran dasar PT harus menyantumkan tentang persoalan pengalihan saham (ps.48 UU PT).

 

Demikian pula dengan pertanyaan anda yang terakhir, tentang apakah sah bila komisaris mewakili perusahan di dalam maupun di luar pengadilan, anda harus lihat di dalam anggaran dasar perseroan anda. Kewewenangan dari komisaris ini dapat diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan atau keputusan RUPS.

 

Semoga bermanfaat.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol