Kamis, 12 Januari 2012
Dibaca: 55540
Pertanyaan :
Diganggu Pria Beristri Lewat SMS dan Telepon
Saya baru menikah 3 bulan lebih. Sebelumnya saya ada hubungan dengan seseorang beristri dan tidak ada status hukum antara kita. Dari dulu hingga kini pria tersebut selalu mengganggu saya dan suami berupa sms dan by phone. Saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya (ibunya) agar anaknya tidak mengganggu saya lagi. Tidak ada hasil. Dulu dia sering mengancam saya dengan dalih urusan di antara kami belum selesai. Hal ini tidak mengenakkan kami dan suami saya hendak menggugat pria tersebut. Yang jadi pertanyaan, 1) Apakah suami saya bisa lapor polisi? 2) Gugatan apa saja yang bisa kami lakukan agar bisa terhindar dari gangguan orang itu? 3) Apakah ada delik hukum atas privacy invansion, perbuatan tidak menyenangkan? Bagaimana prosesnya, apa langsung ke polisi atau kami ke legal hukum? Please help. Atas bantuan dan infonya saya ucapkan terima kasih.  
Jawaban :

1.      Dalam hal ini, terkait dengan gangguan dari seorang pria yang Anda kenal yang dia lakukan melalui sms maupun telepon sehingga mengganggu rumah tangga Anda dengan suami, menurut hemat kami, upaya pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengupayakan cara-cara kekeluargaan. Misalnya dengan Anda dan suami Anda berbicara baik-baik dengannya dan meminta agar laki-laki tersebut tidak mengganggu Anda lagi karena Anda sudah menikah.

 

Apabila ternyata gangguan tersebut berlanjut terus sehingga berisiko mengganggu keutuhan rumah tangga Anda, upaya melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian dapat dijadikan solusi.  Gangguan yang dilakukan laki-laki tersebut dapat dijerat dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perbuatan tidak menyenangkan:

 

(1).   Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2).   Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

 

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (“MA”) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. Lebih jauh simak artikel Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Apakah Hukum Indonesia Dapat Menjerat Stalker (Penguntit)?

 

2.      Di sisi lain, jika Anda memilih jalur hukum perdata dalam penyelesaian masalah Anda, gugatan dapat dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - “KUHPerdata”) yang berbunyi, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian.

 

Seperti dikutip dari artikel jawaban Klinik Hukum sebelumnya Perbuatan Melawan Hukum, dijelaskan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara  kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).

 

3.      Kemudian, mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan, delik tersebut merupakan delik aduan, di mana Pasal 1 Butir 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menentukan:

 

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”

 

Sehingga atas Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 355 KUHP) yang dilakukan laki-laki tersebut, dapat langsung dilakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Selain itu, jika Anda hendak memakai jasa advokat, Anda dapat saja memakai jasa advokat untuk menjadi kuasa hukum Anda, namun hal ini tidaklah wajib sifatnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);

3.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.