Senin, 16 Agustus 2010
Dibaca: 13027
Pertanyaan :
Perkawinan Campuran
Kami telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, tapi belum mencatatkan ke KUA karena pada saat itu calon suami belum mendapatkan Certificate of Non Impediment (CNI). Bagaimana cara mencatatkan perkawinan kami? Perlu diketahui pada saat akad nikah semua persyaratan telah dipenuhi (wali, saksi, mahar, dan dokumen-dokumen kecuali CNI). Waktu itu kami mendapatkan sertifikat nikah dan sertifikat masuk Islam untuk suami. Apakah sekarang kami bisa mencatatkan perkawinan kami ke KUA tanpa harus mengulang akad nikah? Atau kami harus ke Pengadilan Agama? Syarat apalagi yang harus diserahkan oleh suami selain: 1. Fotokopi paspor 2. Akte kelahiran 3.surat cerai 4. CNI Sebelumnya terima kasih.
Jawaban :

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Untuk perkawinan seperti ini UU Perkawinan menyebutnya sebagai perkawinan campuran.

 

Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai (pasal 2 ayat [1]) dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat [1]). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (“KUA”).

 

Dalam hal ini Anda dan pasangan telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di KUA. Hal ini berarti Anda dan suami masih berstatus menikah di bawah tangan atau nikah siri. Hal demikian sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

 

Menurut Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H., M.H. dalam makalahnya yang berjudul “Isbat Nikah Hubungannya dengan Nikah Massal”, apabila ada orang melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak di hadapan/di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang harus diselesaikan :

1.                Orang tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu nikah tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

2.                Melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah;

 

Mengenai pelanggaran yang pertama maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 dan pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang berupa denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, setelah pelanggaran yang kedua diselesaikan.

 

Mengenai pelanggaran yang kedua maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, yaitu mohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dan diperintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan setempat mencatat perkawinan ini dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama tersebut (pasal 3 ayat [5] UU No. 22 Tahun 1946, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Demikian menurut Taofiqurrohman.

 

Dalam sidang isbat nikah maka Anda dan suami perlu menyiapkan kelengkapan identitas antara lain akte kelahiran suami dan istri, kartu keluarga, fotokopi KTP/Paspor suami dan istri, dan Certificate of Non Impediment (dari Pemerintah/Kedutaan Besar negara asal pasangan WNA). Selain itu, Anda juga perlu menghadirkan dua orang saksi yang membenarkan bahwa Anda dan suami telah menikah.

 

Permohonan isbat nikah akan dikabulkan hakim apabila perkawinan telah memenuhi syarat rukun nikah menurut hukum Islam yaitu wali dari pihak perempuan, ada ijab kabul, mahar, dan disaksikan dua orang laki-laki baliq serta berakal sehat. Apabila rukun nikah tidak dipenuhi, maka pengadilan akan menolak permohonan isbat nikah.

 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

2.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.      Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

4.      Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar hukum keluarga lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian” dan “Tanya Jawab Hukum Waris & Anak” (hukumonline dan Kataelha) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim