Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Pada dasarnya, di dalam KUH Perdata, substansi perjanjian perkawinan berkaitan dengan pengaturan harta benda. Namun demikian, di dalam UU Perkawinan secara implisit tidak membatasi pada pengaturan harta benda saja, selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Lantas, bolehkah memasukkan klausul kompensasi karena KDRT atau perzinahan ke dalam perjanjian perkawinan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Memasukkan Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan?

Haris Satiadi & Partners

Perlu Anda pahami bahwa perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara negara tidak mempunyai kekuatan hukum. Di sisi lain, Anda menyebutkan bahwa suami Anda masih terikat perkawinan dengan istri sahnya, sehingg artinya perkawinan siri Anda merupakan poligami.

Lantas, apakah dimungkinkan istri siri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, padahal perkawinan siri sekaligus poligami yang belum mendapat izin dari istri sah suami?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Istri Siri Sekaligus Istri Kedua Gugat Cerai Suami?

Si Pokrol

Adopsi anak harus dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta disahkan oleh penetapan pengadilan bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka&nbsp;pengangkatan anak tersebut menjadi tidak sah,&nbsp;sehingga tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Adopsi Anak dan Syarat-Syaratnya

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pada intinya, kematian seseorang menjadi salah satu alasan berpindahnya hak dan kewajiban kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam, mengenai siapa yang menjadi ahli waris telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=khi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KHI</a>, yaitu terdiri dari dua kelompok: menurut hubungan darah dan menurut hubungan pernikahan.

Jadi, apakah anak dari mantan istri (anak tiri) berhak meminta jatah warisan dari ibu Anda (ibu tiri)? Apa hukum waris anak tiri?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Anak Tiri Minta Jatah Warisan dari Ibu Tiri, Dapatkah?

Salah satu alasan putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Dapat terjadi karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya (cerai talak) atau pengadilan mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat).

Namun, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Bagaimana jika suami istri memang telah sepakat atau setuju akan langsung cerai setelah akad nikah?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Setelah Akad Nikah Langsung Cerai?

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri. Dalam masyarakat, nikah siri sering diartikan sebagai pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dirahasiakan, atau pernikahan yang sah secara agama.

Menjawab pada pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa pihak suami telah melakukan poligami tanpa izin istri sahnya dengan cara menikah siri. Perbuatan suami tersebut dapat berpotensi dijerat pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP">KUHP</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Potensi Jerat Pidana Walaupun Syarat Nikah Siri Sudah Terpenuhi

Definisi talak sebagaimana diatur dalam Pasal 117 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document" style="color:blue; text-decoration:underline">KHI</a> adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Terkait syarat rujuk setelah talak 1 tanpa proses menikah atau kawin dapat dilakukan selama masa idah, hal ini sebagaimana diterangkan ketentuan hukum talak 1 dalam Pasal 118 KHI yang menyatakan bahwa suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.

Terkait pertanyaan Anda, apabila perceraian sudah berjalan satu tahun, maka keduanya wajib menikah kembali. Pasalnya, mantan istri sudah tidak lagi berada dalam masa idah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Rujuk Setelah Talak 1 Tanpa Menikah Lagi

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> telah mengatur syarat-syarat serta larangan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris.

Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Mengapa demikian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meski demikian, seorang suami dimungkinkan melakukan poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari Pengadilan yang salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan dari istri sahnya.

Perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan melanggar ketentuan dalam&nbsp;Pasal 279 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d">KUHP</a>, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Poligami Tanpa Izin Bisa Dipidana, Ini Penjelasannya

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris. Sehingga, pembagian warisan dalam kasus Anda akan menggunakan hukum waris perdata dan apabila timbul sengketa waris dapat diselesaikan di lingkungan Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini, tidak ada ketentuan hukum yang melarang mengenai pewarisan beda agama antara pewaris dengan ahli warisnya dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a>, sehingga menurut hemat kami, saudara&nbsp;Anda yang telah menjadi mualaf ke agama Islam tetap mendapatkan warisan dari orang tua Anda yang telah meninggal, di mana besaran warisannya sama dengan ahli waris yang seagama dengan orang tua Anda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Keluarga