Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Gana-gini atau yang kerap dikenal dengan sebutan harta gono-gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri, atau istilah hukumnya dikenal dengan harta bersama.

Harta gono-gini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, tetapi hanya terbatas harta yang diperoleh atas usaha/pencaharian suami atau istri selama perkawinan. Harta bersama tidak mencakup hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau istri, oleh karena itu, hadiah atau warisan merupakan harta milik masing-masing suami atau istri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Harta Gono-Gini Setelah Bercerai

Karena dalam pernikahan siri tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa seseorang telah menikah dan sah secara agama, maka konsekuensinya terdapat risiko pasangan yang menikah siri dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e">KUHP</a> tentang zina, jika suami/istri yang menikah siri ini ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada <a href="https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6cbceff2f935594fb5bd4905c41ecb4a/">Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Slk</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Nikah Siri Itu Zina?

Justika.com

Menurut hukum Islam, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam asuhan ibu. Meskipun demikian, hukum juga memberi peluang pemindahan atau peralihan hak asuh anak dari si ibu ke dalam penguasaan ayah sebagaimana Anda tanyakan apabila si ibu melalaikan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Secara umum, perceraian diatur dalam Pasal 39 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan">UU Perkawinan</a> yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Begitu pula bagi yang beragama Islam, Pasal 115 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a> menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Alasan kelalaian ayah Anda menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah, tidak serta merta menjadikan penghalang ayah Anda yang memiliki status hukum sebagai duda pewaris untuk mendapatkan hak warisnya.

Kewajiban suami wajib dijalankan dan ditegakkan oleh setiap suami muslim sebagai pemenuhan ikrar suami pada istri yang disaksikan oleh Allah SWT, demikian pula halnya kewajiban pembagian harta waris pada setiap ahli waris merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan sebagai bentuk ketaatan dan keimanan pada Al-Quran.

Namun, terhadap kelalaian ayah Anda menjalankan kewajibannya, dapat diajukan gugatan nafkah di Pengadilan Agama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tak Pernah Nafkahi Keluarga, Apakah Ayah Berhak Warisan dari Ibu?

Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat diakui secara hukum, di mana orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkatnya. Namun, perlu digarisbawahi, pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Lalu, untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkatnya, dalam hal untuk mendata anggota keluarga karyawan sebagaimana Anda tanyakan, kami menyarankan, Anda dapat meminta karyawan yang bersangkutan melampirkan fotokopi akta kelahiran anak angkatnya dan putusan/penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hubungan Hukum Anak Angkat dengan Ortu Angkatnya

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Pada dasarnya, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri sebagai pihak penggugat menuntut nafkah idah, nafkah mut&rsquo;ah, dan nafkah anak, sepanjang alasan perceraian bukan karena nusyuz.

Yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Namun demikian, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang sakit.

Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hak-hak Istri Setelah Menggugat Cerai Suami

Jika ditanya mengenai bolehkah menikah beda agama, jawaban singkatnya adalah pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum terkait. Namun demikian, ada yurisprudensi <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23324/putusan-mahkamah-agung-nomor-1400kpdt1986/document">Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986</a> yang bisa jadi acuan yang memperbolehkan pasangan menikah beda agama dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Nikah Beda Agama Yang Berlaku di Indonesia

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Patut dipahami, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sebelumnya kami mengasumsikan pembagian warisan ini menggunakan hukum waris Islam. Ketentuan waris Islam diatur dalam a-Qur&rsquo;an dan Sunnah, maupun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/inpres-no-1-tahun-1991-penyebarluasan-kompilasi-hukum-islam" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam</a> (&ldquo;KHI&rdquo;).

Dalam KHI, mengenai bagian ahli waris telah diatur dengan jelas. Bagian seorang anak perempuan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Begitu pula dengan bagian istri/janda, mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Keluarga