Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Jika para ahli waris menerima warisan secara murni, maka warisan utang pewaris harus dibayar oleh para ahli waris. Masing-masing ahli waris harus membayar utang tersebut sebesar bagian warisan yang ia terima. Bagaimana ketentuan tentang warisan utang dan perhitungannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Bisakah Ahli Waris Menolak Warisan Utang?

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

A prenuptial agreement is a written agreement between husband and wife that is made before or during marriage and is based on the provisions in <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_1_1974" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 1 of 1974 on Marriage</a> and its amendment and <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/node/534/putusan-mk-no-69_puu-xiii_2015-tahun-2015-pengujian-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan?PH" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015</a>.

With the prenuptial agreement, which regulates the segregation of the assets of an Indonesian Citizen (Warga Negara Indonesia/ &quot;WNI&quot;) and a foreign citizen (Warga Negara Asing/ &quot;WNA&quot;), then the said Indonesian Citizen will still have the right to ownership of land.

Hence, what if the prenuptial agreement is made abroad?

Please read the review below for a further explanation.

Is Foreign Prenuptial Agreement (made abroad) Applicable in Indonesia?

If a migrant was born in Indonesia to parents who are Indonesian Citizens and then his/her parents changed their nationality, then the person concerned is still an Indonesian Citizen. So, what are the factors that cause migrants to lose their citizenship? And how to get it back, especially for children?

Please read the review below for a further explanation.

Can Overseas Migrants Lose their Citizenship?

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Untuk mendapatkan buku pendaftaran rujuk, maka suami-istri terkait dapat datang bersama-sama ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami-istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak/cerai dan surat keterangan lain yang diperlukan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;

Tata Cara Rujuk dalam Masa Iddah

Basically, Catholic marriage has the characteristic of being one forever and inseparable, monogamous and indissolubile, which means after a marriage between people who are legally baptized (ratum) and consummated by intercourse, the marriage becomes indissoluble, except by death.

However, if referring to the positive law in Indonesia, according to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 1 of 1974 on Marriage</a> (&ldquo;Law 1/1974&rdquo;) and its amendment, one of the reasons a marriage can end is because of divorce, which can only be carried out through a court hearing after the court has tried and failed to reconcile the two parties.

Please read the review below for a further explanation.

Divorce Law in Catholic Marriage

According to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 1 of 1974 on Marriage</a> (&ldquo;Law 1/1974&rdquo;) and its amendment, the kind of marriage you mentioned is known as Mixed Marriage. How is it regulated in Indonesia? Is it possible for a person to lose his/her citizenship by having a mixed marriage?

Please read the review below for a further explanation.

Do You Want to Marry an Expatriate? Check out the Legal Procedures and Consequences!

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Pada dasarnya, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri sebagai pihak penggugat menuntut nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak, sepanjang alasan perceraian bukan karena nusyuz.

Yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Namun demikian, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang sakit.

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Similar to child adoption by Indonesian citizens, the adoption of Indonesian children by foreigners is carried out through a court decision or stipulation. However, there are additional requirements, namely:

a. obtain a written permit from the government of the applicant&#39;s country of origin through the embassy or representative of the applicant&#39;s country in Indonesia;

b. obtain a written permit from the Minister; and

c. through childcare institutions.

In addition, the prospective foreign adoptive parents must also fulfill the following requirements:

a. have legally resided in Indonesia for 2 (two) years;

b. obtain written approval from the government of the applicant&rsquo;s country; and

c. make a written statement reporting the development of the child to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia through the local Representative of the Republic of Indonesia.

Please read the review below for a further explanation.

Regulations and Requirements to Adopt Indonesian Children by Foreigners

Setidaknya ada 2 biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses cerai, yaitu biaya advokat (honorarium atas jasa advokat) dan biaya panjar perkara di pengadilan.

Biaya pengacara/advokat atau honorarium atas jasa advokat bergantung pada kesepakatan antara klien dengan pengacara/advokat yang ditetapkan secara wajar. Sedangkan, untuk biaya panjar perkara bergantung pada pengadilan mana Anda akan mengajukan perceraian tersebut. Lalu adakah biaya pengurusan akta cerai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Child adoption must be carried out through procedures that are regulated under the prevailing laws and regulations as well as legalized by a court decision or stipulation that the adopted child is legal as an adopted child of the adoptive parent who submits the application for the adoption.

If the adoption is carried out without going through the procedure specified in the laws and regulations, then the adoption of the child becomes illegal, so there are no legal relations between the adoptive parents and the adopted child.

Please read the review below for a further explanation.

Keluarga