KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan

Share
Keluarga

Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan

Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan
Nafiatul Munawaroh, S.H., M.HSi Pokrol

Bacaan 10 Menit

Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan

PERTANYAAN

Saya adalah anak angkat (tanpa surat adopsi). Orang tua angkat perempuan sudah meninggal dunia. Ketika ibu meninggal, saya mendapat hibah sebuah rumah peninggalan dari orang tua ibu (nenek). Tak lama kemudian bapak angkat menikah lagi dengan janda beranak dua. Seminggu yang lalu, bapak angkat meninggal dunia. Semua harta warisan dikuasai oleh istri barunya dan saudara-saudara dari bapak angkat. Mereka berdalil kalau anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Tapi mereka meminta saya untuk menanggung utang-utang bapak angkat. Apakah sebagai anak angkat saya wajib untuk menanggungnya?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, baik berdasarkan KUH Perdata maupun KHI. Sehingga, anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Lantas, apa saja hak anak adopsi berkenaan dengan harta waris? Anak angkat tetap bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah.

    Kemudian, apakah anak angkat memikul kewajiban untuk membayar utang-utang orang tua angkatnya?

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    KLINIK TERKAIT

    Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?

    Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak dan Kewajiban Anak angkat yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 8 September 2009.

     

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

     

    Pengertian Anak Angkat

    Menurut Pasal 1 angka 9 UU 35/2014, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

    Sementara, menurut Pasal 171 huruf h KHI anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

    Mengenai keterangan bahwa Anda adalah anak angkat tanpa surat adopsi, maka Anda dapat memperhatikan dalam Putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988 yang memuat kaidah hukum apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

    Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai hak dan kewajiban anak angkat, kami akan berpatokan pada ketentuan dalam KUH Perdata dan hukum Islam yaitu KHI.

     

    Hak Anak Angkat atas Harta Waris

    Bagaimana hak waris anak angkat? Sebagai anak angkat, Anda tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat Anda. Sebab, secara hukum hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

    Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 832 KUH Perdata, bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.

    Selain itu, dalam Pasal 174 ayat (1) KHI ditentukan bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan.

    Oleh karena anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak waris.

    Meski demikian, anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Namun, jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut Pasal 209 ayat (2) KHI anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

    Pasal 1676 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

    Terkait dengan hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

    Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

    Lebih lanjut, dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris (orang tua angkat) dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris.

     

    Apakah Anak Angkat Wajib Membayar Utang Orang Tua Angkatnya?

    Merujuk artikel Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris? diterangkan  bahwa menurut KUH Perdata, jika pewaris meninggal dunia maka ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, baik itu utang maupun piutangnya.[1] Artinya, ahli waris wajib membayar utang pewaris kecuali jika ahli waris menolak warisan yang dinyatakan secara tegas di kepaniteraan pengadilan negeri.

    Sementara itu, jika merujuk pada hukum Islam, Pasal 175 KHI menjelaskan bahwa salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Adapun, tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

    Sehingga, secara hukum Islam, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang sebatas jumlah harta warisan atau peninggalannya.

    Namun demikian, karena Anda berstatus sebagai anak angkat, maka Anda bukanlah ahli waris. Sehingga, secara hukum, anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utang orang tua angkatnya (pewaris).

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    DASAR HUKUM

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

     

    PUTUSAN

    1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988;
    2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.

    [1] Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

    Tags

    harta warisan
    hukum waris

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama

    15 Mei 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!