Rabu, 02 Agustus 2017
Dibaca: 504761
Pertanyaan :
Prosedur KITAS dan KITAP
Bagaimana cara dan prosedur untuk pengurusan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap) untuk Tenaga Kerja Asing dan di mana pengurusan izin tersebut? Terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Kamis, 04 November 2010.

 

Intisari:

 

 

KITAS/ITAS mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Tetap.

 

Permohonan KITAS dan KITAP diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

 

Siapa saja pihak-pihak yang memperoleh KITAS dan KITAP? Bagaimana syarat dan prosedur memperolehnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya, perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud dengan KITAS/ITAS mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Tetap.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 31/2013”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 26/2016”).

 

I.    Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS)

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:[1]

a.    Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;

b.    anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;

c.    Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;

d.    nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e.    Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau

f.     anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

 

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal Terbatas dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.[2]

 

Prosedur pengurusan Izin Tinggal Terbatas untuk Tenaga Kerja Asing (“TKA”) kami rangkum sebagai berikut:

1.    Permohonan Izin Tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.[3] Jadi, tempat pengurusan Izin Tinggal Terbatas adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.

2.    Bagi TKA yang memang tujuannya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia[4], permohonan diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[5]

a.    surat penjaminan dari Penjamin;

b.    Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;

c.    surat keterangan domisili; dan

d.    surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

3.    Permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Tanda Masuk[6] diberikan. Jika melewati jangka waktu tersebut, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

4.    Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan-persyaratan tersebut.[8]

5.    Dalam hal pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Terbatas.[9]

 

Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.[10]

 

Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.[11]

 

II.  Izin Tinggal Tetap (KITAP/ITAP)

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada (diberikan melalui alih status):[12]

a.    Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;

b.    keluarga karena perkawinan campuran;

c.    suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan

d.    Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia

 

Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing juga dapat diberikan kepada (diberikan secara langsung tanpa melalui alih status):[13]

a.    eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;

b.    anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan

c.    warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.

 

Prosedur pengurusan Izin Tinggal Tetap untuk TKA kami rangkum sebagai berikut:

1.    Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.[14] Jadi, tempat pengurusan Izin Tinggal Tetap adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.

2.    Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[15]

a.    Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;

b.    fotokopi Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku

c.    surat keterangan domisili;

d.    pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan

e.    rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

3.    Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa kelengkapan permohonan tersebut.[16]

4.    Dalam hal pemeriksaan kelengkapan permohonan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.[17]

 

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.[18]

 

Sebagai catatan penting dan masih menyangkut soal pertanyaan Anda, TKA pemegang Izin Tinggal Terbatas diberikan Izin Tinggal Tetap setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.[19]

 

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap (“Permenkumham 43/2015”) disebutkan bahwa permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan TKA dengan cara mengisi aplikasi data serta melampirkan dokumen:[20]

a.    surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b.    Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan Izin Tinggal Terbatas;

c.    kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);

d.    surat penjaminan dari Penjamin;

e.    kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab;

f.     KITAS atau KITAP dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab berkewarganegaraan asing;

g.    Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin; dan

h.    surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

 

Selain dokumen-dokumen tersebut, TKA juga harus melampirkan:[21]

a.    izin mempekerjakan TKA dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b.    KITAS yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan

c.    jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

 

Ini berarti, untuk mendapatkan KITAP, seorang TKA yang memiliki KITAS harus telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia, telah menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai alih status KITAS menjadi KITAP bagi TKA dapat Anda simak Jabatan-Jabatan TKA yang Dapat Memperoleh KITAP.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap.

 



[1] Pasal 52 UU Keimigrasian dan Pasal 141 ayat (1) PP 31/2013

[2] Pasal 55 UU Keimigrasian

[3] Pasal 142 ayat (1) PP 31/2013

[4] Pasal 141 ayat (2) huruf b jo. Pasal 141 ayat (1) huruf a PP 31/2013

[5] Pasal 142 ayat (2) huruf d PP 31/2013

[6] Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 8 PP 31/2013)

[7] Pasal 143 PP 31/2013

[8] Pasal 144 ayat (1) PP 31/2013

[9] Pasal 144 ayat (2) PP 31/2013

[10] Pasal 148 PP 31/2013

[11] Pasal 149 PP 31/2013

[12] Pasal 54 ayat (1) UU Keimigrasian dan Pasal 152 ayat (1) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (3) PP 31/2013

[13] Pasal 152 ayat (2) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (4) PP 31/2013

[14] Pasal 153 ayat (1) PP 31/2013

[15] Pasal 153 ayat (2) PP 31/2013

[16] Pasal 154 ayat (1) PP 31/2013

[17] Pasal 154 ayat (2) PP 31/2013

[18] Pasal 155 PP 31/2013

[19] Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Keimigrasian

[20]  Pasal 39 Permenkumham 43/2015

[21] Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 37 huruf b Permenkumham 43/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).