Rabu, 09 August 2017
Dibaca: 106524
Pertanyaan :
Cara Mendaftarkan Nama Usaha
Bagaimana cara mendaftarkan nama usaha di Ditjen HKI? Mohon jawabannya. Terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bagaimana Cara Mendaftarkan Nama Usaha? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pernah dipublikasikan pada Jumat, 15 Juli 2011.

 

Intisari:

 

 

Kami kurang begitu memahami apa yang Anda maksud dengan “pendaftaran nama usaha di Dtijen HAKI”. Pendaftaran nama usaha/perusahaan, menurut hemat kami, bisa berarti setidaknya tiga hal berikut:

1.    Pendaftaran nama badan usaha/perusahaan dalam proses pendirian perusahaan,

2.  Pendaftaran perusahaan sebagai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”); atau

3.    Pendaftaran nama perusahaan sebagai merek.

 

Jika yang Anda maksud adalah pendaftaran nama perusahaan sebagai merek, maka Anda harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena nama perusahaan dan merek adalah dua hal yang harus dibedakan.

 

Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

 

Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual denngan mengisi formulir secara elektronik serta mengunggah dokumen persyaratan. Sedangkan permohonan secara nonelektronik diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kami kurang begitu memahami apa yang Anda maksud dengan “pendaftaran nama usaha di Dtijen HAKI”. Pendaftaran nama usaha/perusahaan, menurut hemat kami, bisa berarti setidaknya tiga hal berikut:

1.    Pendaftaran nama badan usaha/perusahaan dalam proses pendirian perusahaan,

2.    Pendaftaran perusahaan sebagai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”); atau

3.    Pendaftaran nama perusahaan sebagai merek.

 

Berikut penjelasannya:

1.    Pendaftaran nama badan usaha yang dimaksud pada butir 1 bergantung pada bentuk badan usaha/perusahaan yang dipilih. Jika bentuk badan usaha yang Anda pilih bukan badan hukum (misal, CV, Firma atau Persekutuan Perdata), maka tidak perlu dilakukan pengecekan dan pemesanan nama pada instansi manapun. Namun, jika bentuk badan usaha yang Anda pilih adalah badan hukum (misalnya, Perseroan Terbatas/PT, yayasan, atau koperasi), maka dalam proses pendiriannya perlu dilakukan pengecekan dan pemesanan nama.

 

Untuk PT misalnya, pemesanan nama tersebut dilakukan melalui notaris yang akan membuat Akta Pendirian PT pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., “Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha”, hal. 59).

 

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 4/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 1/2016”) yang menyebutkan bahwa sebelum melakukan Permohonan Pengesahan Badan Hukum PT, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pengajuan nama Perseroan.[1]

 

Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perseroan kepada Menteri melalui SABH.[2] Yang dimaksud Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).[3]

 

Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama PT.[4] Format Pengajuan Nama PT paling sedikit memuat:[5]

a.    nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perseroan dari bank persepsi; dan

b.    nama Perseroan yang dipesan.

 

2.  Pendaftaran perusahaan yang dimaksud butir 2 di atas merupakan lingkup kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Pendaftaran perusahaan ini menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang dijalankan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas bagi usaha-usaha baik berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma maupun usaha perorangan. Demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 8 UU WDP dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag 37/2007”).

 

Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.[6]

 

Adapun hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan berbeda-beda bergantung pada bentuk perusahaan yang akan didaftarkan. Untuk PT misalnya, hal-hal yang wajib didaftarkan di antaranya:[7]

a.    1. nama perseroan;

2. merek perusahaan.

b.    1. tanggal pendirian perseroan,

2. jangka waktu berdirinya perseroan.

c.    1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;

2. izin-izin usaha yang dimiliki.

d.    1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;

2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan.

e.    berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:

1.    nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2.    setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;

3.    nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4.    alamat tempat tinggal yang tetap;

5.    alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

6.    tempat dan tanggal lahir;

7.    negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

8.    kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

9.    setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;

10. tanda tangan;

11. tanggal mulai menduduki jabatan.

f.     lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;

g.    1. modal dasar;

2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;

3. besarnya modal yang ditempatkan;

4. besarnya modal yang disetor.

h.    1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;

2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;

3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

 

Mengenai tempat serta waktu pendaftaran perusahaan ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU WDP yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1.    Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

2.    Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu:

a.    di tempat kedudukan kantor perusahaan;

b.    di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;

c.    di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

3.    Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.

 

Lebih lanjut, dalam Permendag 37/2007 disebutkan bahwa pendaftaran perusahaan dilakukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan (“KPP”) Kabupaten/Kota/Kotamadya tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.[8] Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan oleh Kantor Dinas/Suku Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.[9]

 

Tata cara melakukan pendaftaran PT adalah sebagai berikut:

a.  Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Pendaftaran Perusahaan (“KPP”) Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.[10] Kuasa perusahaan tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.[11]

b.   Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada Kepala Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan.[12] Formulir pendaftaran perusahaan untuk PT ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.[13]

c.    Dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru berbentuk PT adalah sebagai berikut:[14]

1)    Fotokopi Akta Pendirian PT;

2)    Fotokopi Akta Perubahan Pendirian PT (apabila ada);

3)   Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya UndangUndang Perseroan Terbatas;

4)    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;

5)    Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan

6)    Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

d.    Pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).[15]

e.   Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap.[16]

f.   Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.[17]

 

3.    Jika Anda ingin menjadikan nama perusahaan sebagai merek, maka Anda harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena nama perusahaan dan merek adalah dua hal yang harus dibedakan. Lebih jauh, simak artikel Ahli: Nama Perusahaan Tak Otomatis Menjadi Merek.

 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”), merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

 

Merek terdiri dari:[18]

a.    Merek Dagang; dan

b.    Merek Jasa.

 

Apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan merek sesuai dengan namanya, maka perusahaan tersebut tetap harus melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”).

 

Secara singkat, berikut ketentuan mengenai pendaftaran merek:

·     Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.[19]

Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir secara elektronik serta mengunggah dokumen persyaratan.[20]

Sedangkan permohonan secara nonelektronik diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan.[21]

·        Permohonan paling sedikit memuat:[22]

a.    tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

b.    nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

c.    nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

d.    nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

e.    label Merek;

f.     warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan

g.    kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

·        Dokumen persyaratan yang dilampiran dengan permohonan antara lain:[23]

a.    bukti pembayaran biaya Permohonan;

b.   label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);

c.    surat pernyataan kepemilikan Merek;

d.    surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

e.    bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

 

Perlu diketahui bahwa:[24]

·        Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:

a.    bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b.    sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

c.   memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

d.    memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e.    tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f.     merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

 

·        Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a.   Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b.    Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c.    Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d.    indikasi geografis terdaftar.

 

·         Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri jika merek tersebut:

a.   merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b.   merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

c.    merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

 

·         Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

 

Sebagai referensi, Anda dapat juga membaca artikel Tips Agar Merek Bisnis Anda Tidak ‘Dibajak’.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

4.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

5.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

 



[1] Pasal 3 Permenkumham 4/2014

[2] Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 4/2014

[3] Pasal 1 angka 4 Permenkumham 4/2014

[4] Pasal 4 ayat (2) Permenkumham 4/2014

[5] Pasal 4 ayat (3) Permenkumham 4/2014

[6] Pasal 2 ayat (2) Permendag 37/2007

[7] Pasal 11 ayat (1) UU WDP

[8] Pasal 3 ayat (1) Permendag 37/2007

[9] Pasal 3 ayat (2) Permendag 37/2007

[11] Pasal 9 ayat (2) Permendag 8/2017

[12] Pasal 9 ayat (3) Permendag 8/2017

[13] Pasal 9 ayat (5) Permendag 8/2017

[14] Pasal 9 ayat (3) Permendag 8/2017 jo. Lampiran III Permendag 37/2007

[15] Pasal 9 ayat (8) Permendag 8/2017

[16] Pasal 9 ayat (7) Permendag 8/2017

[17] Pasal 9 ayat (10) Permendag 8/2017

[18] Pasal 2 ayat (2) UU Merek

[19] Pasal 4 ayat (1) UU Merek

[20] Pasal 7 Permenkumham 67/2016

[21] Pasal 8 Permenkumham 67/2016

[22] Pasal 3 ayat (2) Permenkumham 67/2016

[23] Pasal 3 ayat (3) Permenkumham 67/2016

[24] Pasal 16 Permenkumham 67/2016

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.