Selasa, 04 Oktober 2011
Dibaca: 111363
Pertanyaan :
Prosedur Peminjaman Barang Bukti Tindak Pidana
Saya mau menayakan bang. Mobil saya dipinjam dan digunakan untuk mencuri kabel di hotel dan tertangkap kamera cctv akan tetapi tidak tertangkap tangan. Dan setelah 2x24 jam ditangkap oleh satpam pemilik tempat yang dicuri, bukan di TKP. Mobil saya ditahan di lokasi secara paksa, proses penyitaan tidak menghubungi saya. Dan saya tidak menerima serah terima penyitaan barang, akan tetapi diberikan kepada korban sedangkan tersangka telah kabur entah ke mana. Sudah hampir 5 bulan ditahan, telah saya ajukan pinjam pakai kepada polisi akan tetapi diminta rekomendasi izin dari si korban. Sedangkan si korban dihubungi minta diganti kerugiannya padahal saya juga korban. Bantu saran dan pemikiranya pak, karena dalam waktu 5 bulan saya merasa terzalimi karena kendaraan tersebut digunakan untuk mencari nafkah. Begitu lama proses penyidikannya pak.
Jawaban :

Mobil yang dipinjam oleh pelaku tindak pidana termasuk dalam kategori barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. 

 

Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara.

 

Secara umum, tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

 

Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:

a)     Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik.

b)     Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum.

c)     Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan Hakim Pengadilan Negeri.

 

Pejabat pada setiap tahap pemeriksaan memiliki beberapa kewenangan terhadap barang bukti tersebut, yaitu:

a)     Mengembalikan benda tersebut,

b)     Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut.

 

Berikut akan diberikan uraian secara singkat mengenai kewenangan tersebut.

 

a.      Pengembalian benda sitaan

 

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut ”dipinjam”. Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni dimana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

 

Dalam hal penyidikan/penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud diatas.

 

b.      Mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti.

 

Permohonan peminjaman benda sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita atau dalam kasus ini, permohonan peminjaman barang bukti mobil sudah diajukan oleh Saudara, sebagai pemilik sah barang bukti. Namun, sampai saat ini permohonan tersebut belum dikabulkan.

 

Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir, maka tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka akan beralih dari Penyidik ke Penuntut umum di Kejaksaan. Saudara dapat mengajukan kembali Permohonan peminjaman barang bukti di tingkat penuntutan, karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam tingkat penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik di tingkat penyidikan. 

 

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Cuma tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berada pada tahap penuntutan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

 

Dalam praktik, permohonan pinjam barang bukti/benda sitaan lebih mudah dikabulkan di tahap penuntutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa pra penuntutan dan diserahkannya berkas pemeriksaan ke penuntut umum. Di samping itu, Penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan.

 

Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana, hanya bersifat sementara. Dalam arti, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila Suatu Perkara telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan (Pasal 46 ayat [2] KUHAP);

1.      Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai dalam putusan

2.      Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dieksekusi (dimusnahkan atau dirusakkan

3.      Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti dalam perkara lain

 

Mengenai pengembalian benda sitaan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa benda yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak bila:

a)     Tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan

b)     Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana

c)     Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum

d)     Untuk perkara yang sudah diputus, benda dikembalikan kepada yang disebut dalam putusan itu, kecuali benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau benda itu masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

 

Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)

2.      Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.