Anda benar bahwa UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12/2011”) tidak mengatur secara tegas mengenai peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat dan di mana peraturan tersebut dundangkan. Padahal, seperti yang Anda sebutkan juga, sebelumnya peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat diatur secara spesifik dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 10/2004”) yang telah dicabut keberlakuannya oleh UU No. 12/2011.
Meski UU No. 12/2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa, bukan berarti UU No. 12/2011 tidak mengakui peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 12/2011 yang berbunyi:
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Jadi, berdasarkan Pasal 8 UU No. 12/2011 peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya.
Kemudian, untuk mengetahui di mana peraturan desa diundangkan, kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 101 UU No. 12/2011 yang berbunyi:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
Merujuk pada ketentuan tersebut, salah satu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 10/2004 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (“Permendagri No. 17/2006”). Dalam Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 17/2006 disebutkan bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa diumumkan dalam berita daerah. Jadi, menurut Permendagri No. 17/2006 peraturan desa “diumumkan”, bukan “diundangkan”, dalam Berita Daerah.
Sehingga, dari uraian tersebut di atas kami menyimpulkan antara lain bahwa:
1. Peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan oleh UU No. 12/2011 (lihat Pasal 8),
2. Peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat diumumkan dalam Berita Daerah (lihat Pasal 101 UU No. 12/2011 jo Pasal 12 ayat [1] Permendagri No. 17/2006).
Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
