Waalaikum salam,
Saudara yang kami hormati,
Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami.
Saudara yang terhormat, sehubungan dengan pertanyaan Saudara di atas yang tidak secara spesifik menjelaskan biaya-biaya apa saja yang Saudara maksudkan, maka kami akan menjelaskan secara umum terkait pertanyaan Saudara tersebut. Dari penjelasan tersebut nanti akan diketahui apakah pihak keluarga dari seseorang yang ditahan tersebut berkewajiban untuk mengeluarkan biaya-biaya selama penahanan atau tidak.
Penahanan adalah sebuah tindakan menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Yang dimaksud tempat tertentu adalah rumah tahanan negara (“Rutan”) seperti Rutan Pondok Bambu dan Rutan Salemba di Jakarta atau ruang tahanan Kepolisian dan Kejaksaan, atau juga dititipkan di lembaga pemasyarakatan (“LP”) seperti di LP Cipinang Jakarta.
Terkait dengan pertanyaan Saudara yang menanyakan mengenai biaya-biaya selama penahanan yang wajib dikeluarkan apabila seseorang tersebut menjadi tersangka di dalam sebuah kasus, maka ketentuan yang mengatur secara umum mengenai hal tersebut adalah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang mana di dalam Pasal 136 KUHAP disebutkan bahwa :
“Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian Kedua bab XIV ditanggung oleh Negara”.
Sedangkan, yang dimaksud “bagian Kedua bab XIV” dalam Pasal 163 KUHAP tersebut adalah bagian yang mengatur tentang tindakan penahanan selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”). Oleh karena Saudara hanya menyebutkan orang tersebut sebagai tersangka dan tidak menyebutkan ditahan oleh Penyidik Kepolisian atau PPNS, maka kami mengasumsikan berdasarkan penahanan pada umumnya yaitu tersangka tersebut ditahan oleh Kepolisian.
Secara khusus, perihal penahanan diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana di dalam Pasal 24 peraturan tersebut disebutkan bahwa:
“Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan perawatan tahanan dibebankan kepada anggaran kepolisian Republik Indonesia”.
Lebih spesifik yaitu mengenai makanan yang diberikan kepada tahanan, diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mana pada Lampiran Bab V Sub 5.3 poin 8 disebutkan bahwa:
“Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan Kejaksaan dan Kepolisian.”
Bagaimana kalau tahanan tersebut sakit? Apakah masih menjadi tanggung jawab Negara? Mengenai hal ini dalam Pasal 24 ayat (6) PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (“PP 58/1999”), diatur sebagai berikut:
“Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara”.
Biaya-biaya lainnya selain biaya perawatan kesehatan dan biaya makan, Saudara juga dapat melihat biaya-biaya lain yang ditanggung negara di dalam PP 58/1999 tersebut.
Dengan demikian, berdasarkan uraian kami tersebut dan ketentuan serta peraturan-peraturan tersebut di atas, maka seseorang yang ditahan sebagai tersangka tidak dibebankan biaya apapun karena selama tersangka tersebut ditahan, biaya-biaya yang timbul sudah ditanggung oleh negara yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
