hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 30 Juli 2012
Pertanyaan:
Bagaimana Cara Masyarakat Miskin Mengakses Dana Bantuan Hukum Pemerintah?
Bagaimana cara mengakses dana untuk bantuan hukum versi Mahkamah Agung (SEMA) dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (versi Dephumham)? Karena posisi saya di daerah Mataram banyak masyarakat di sini yang buta hukum dan ekonomi yang kurang, terima kasih.
denny_nurindra
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5016221e867e3/lt5099df72d57f1.jpg

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai latar belakang terbentuknya bantuan hukum di Indonesia. Awal mula regulasi pelembagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia adalah Pasal 250 HIR, yang mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup, ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Kemudian, pada 1970 lahirlah UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 mengatur tentang bantuan hukum. Selain itu, diatur pula di dalam Pasal 56 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), untuk tindak pidana yang dituntut hukuman 15 tahun atau lebih dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, hingga akhirnya pada 2 November 2011 disahkanlah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”).

 

Terhadap cara untuk mengakses dana untuk bantuan hukum sendiri sebenarnya diatur di dalam Pasal 16 s.d. Pasal 19 UU Bantuan Hukum, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, ternyata masih belum bisa berjalan maksimal sebagai akibat dari belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Bantuan Hukum. Akan tetapi, bukan berarti para pemberi bantuan hukum tidak dapat mendapatkan bantuan dana, karena sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Bantuan Hukum, disebutkan bahwa:

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

Kemudian, lebih lanjut pada Pasal 17 UU Bantuan Hukum, disebutkan bahwa:

Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

 

Selain dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bantuan dana terhadap pemberi bantuan hukum dapat pula diambil dari APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah), seperti diatur di dalam Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa:

Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

Dalam hal prosedur permohonan dana untuk bantuan hukum yang dialokasikan dalam APBD, dapat dilihat pada Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“Permendagri 32/2011”), yaitu:

 
Pasal 27

(1)    Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.

(2)    Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulissebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)    Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

(4)    TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

 

Setelah bantuan tersebut didapat, pemberi bantuan hukum diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 Permendagri 32/2011, sebagai berikut:

 
Pasal 34

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

 
Demikian kami sampaikan, semoga dapat berguna bagi Saudara
 
Catatan editor:

-      Setelah UU Bantuan Hukum berlaku, maka seharusnya pengelolaan dana bantuan hukum terpusat di Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga-lembaga negara yang selama ini mengelola dana bantuan hukum, seperti Mahkamah Agung (“MA”), Kepolisian, dan Kejaksaan, harus menyerahkan dana bantuan hukum itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sesuai dengan Pasal 22 UU Bantuan Hukum, penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh ketiga lembaga tersebut serta lembaga-lembaga lainnya, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi, saat ini boleh jadi Saudara masih dapat mengakses dana bantuan hukum di MA sesuai Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Selengkapnya, simak artikel Dana Bantuan Hukum Terpusat di Kemenhukham.

 

-      Adapun yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah orang yang masuk kriteria miskin berdasarkan UU dan peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum yang akan diterbitkan pemerintah (lebih jauh, simak artikel RPP Bantuan Hukum: Pemerintah Diingatkan tentang Pasal 56 KUHAP).

 

-      Mengenai cara mengakses dana bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, UU Bantuan Hukum dan RPP Pelaksanaan UU Bantuan Hukum sudah mengatur cara mengaksesnya. Pada intinya, warga dapat mengakses dana bantuan hukum lewat lembaga yang disebut Pemberi Bantuan Hukum (“PBH”). PBH adalah bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum). Untuk dapat masuk kategori PBH, maka diperlukan verifikasi dan akreditasi dari Panitia yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM. Hingga saat ini, peraturan menteri tentang verifikasi dan akreditasi belum diterbitkan. Selengkapnya, simak artikel Bocoran Draf Permen Verifikasi dan Akreditasi LBH.

 
Dasar hukum:

1.    Herzien Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Baru (Stbl. 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl. 1941 No. 44);

2.    Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3.    Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

4.    Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

5.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4ddc7b5f4b341.jpg

12267 hits
Di: Ilmu Hukum
sumber dari: Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.