hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Selasa, 03 Juli 2012
Pertanyaan:
Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
Terkait dengan Reksa dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, apakah reksa dana ini berbeda dengan reksadana konvensional? Lalu mengapa periode penghitungan reksadana ini dilakukan 3 bulan sekali? Kemudian bagaimana perlindungan terhadap Investor jika sektor riil yang mendapat pembiayaan melalui reksadana ini gagal bayar?  
Danielsonyramos
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

1. Pengertian Reksa Dana berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Lebih jauh simak artikel Bolehkah Pembelian Reksa Dana Secara ‘Back Date’?

 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Terkait dengan yang Saudara tanyakan yaitu mengenai Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.

 

Lebih spesifik lagi mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini juga diatur dalam Peraturan No. IV.C.5 - Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-43/BL/2008 Tahun 2008 (“Peraturan No. IV.C.5”) yang menjelaskan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.

 

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan Reksa Dana Konvensional memang memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

1.    Dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, unit penyertaan hanya boleh ditawarkan kepada Pemodal Profesional serta pemegang unit penyertaan tidak boleh dimiliki oleh 50 orang atau lebih (Peraturan No. IV.C.5 Angka 2). Sedangkan dalam Reksa Dana Konvensional, unit penyertaan ditawarkan kepada masyarakat pemodal secara umum (Pasal 1 angka 27 UU Pasar Modal) dan tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah pemegang unit penyertaannya.

2.    Dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, seorang Manajer Investasi wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 unit penyertaan dari Reksa Dana yang ia kelola tersebut (Peraturan No. IV.C.5 Angka 5 huruf c). Sedangkan dalam Reksa Dana Konvensional, Manajer Investasi hanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabahnya (Pasal 1 angka 11 UU Pasar Modal).

3.    Unit penyertaan dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan No. IV.C.5 Angka 7). Sedangkan dalam Reksa Dana Konvensional, penyimpanan unit penyertaan diselenggarakan oleh Kustodian yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam (Pasal 43 ayat (1) UU Pasar Modal). Biasanya yang digunakan adalah Bank Umum (Bank Kustodian).

4.    Dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini, ketentuan yang mengatur diversifikasi komposisi portofolio di pasar uang dan pasar modal untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku (Peraturan No. IV.C.5 Angka 10).

 
Jadi, Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas memang memiliki perbedaan dengan Reksa Dana Konvensional.
 

2. Menurut Luthfi Zain Fuady dari Biro Hukum Bapepam-LK,Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini memang dirancang untuk digunakan dalam pembiayaan proyek sektor riil, contohnya membangun jalan tol. Apabila harus dilakukan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari, maka akan kesulitan karena selain pihak penerima dana proyek tidak terdaftar pada bursa efek (yang nilai perdagangannya tercatat setiap hari), perhitungan NAB juga akan bergantung dari pelaksanaan (performance) dan laporan keuangan pihak penerima dana investasi. Untuk memudahkan perhitungan itu maka akhirnya ditentukan agar dilakukan setiap 3 bulan.

 

Memang di bursa efek pun ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor riil, tetapi transaksi di bursa efek dananya hanya berpindah antar investor dan bukan diterima langsung oleh perusahaan sektor riil.

 

3. Jika terjadi gagal bayar pada sektor riil yang dibiayai, berarti pemegang unit penyertaan ingin menarik dana investasinya. Dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak berlaku ketentuan pembelian kembali atas saham atau unit penyertaan sebagaimana dalam Reksa Dana Konvensional bila investor ingin keluar dari Reksa Dana.

 

Untuk Reksa Dana Perseroan terbuka, pembelian kembali saham dilakukan oleh Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Peraturan IV.A.3 - Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-13/PM/2002 Angka 17). Sedangkan untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pembelian kembali unit penyertaan dilakukan oleh Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuknya (Peraturan No. IV.B.1 - Keputusan Bapepam-LK No. KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 Angka 2).

 

Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, berdasarkan Peraturan No. IV.C.5 Angka 9, penarikan kembali dana investasi dengan cara membeli kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. Satu-satunya cara untuk menarik dana investasi adalah dengan pembubaran Reksa Dana. Pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas hanya dapat dilakukan dengan alasan:

a.    diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau

b.    Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

 

Pembubaran Reksa Dana karena sektor riil yang dibiayai gagal bayar, akan menggunakan alasan pembubaran yang disebut pada huruf b. Maka Manajer Investasi wajib (Peraturan No. IV.C.5 Angka 25):

a.      menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1)    kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2)      persetujuan pemegang Unit Penyertaan;

3)      alasan pembubaran; dan

4)      kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;

 

b.      menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan aset likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

 

c.      menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.

 

Jadi, perlindungan terhadap investor pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas apabila terjadi gagal bayar, dapat dilakukan pembubaran Reksa Dana dengan persetujuan seluruh pemegang unit penyertaan serta Manajer Investasi dan Kustodian. Investor akan menerima hasil likuidasi Reksa Dana sesuai Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi dilakukan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2.    Peraturan IV.A.3 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

3.    Peraturan No. IV.C.5 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-43/BL/2008 Tahun 2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;

4.    Peraturan Nomor IV.B.1 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak investasi kolektif.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

7260 hits
Di: Bisnis & Investasi
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.