hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 03 Januari 2013
Pertanyaan:
Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Messenger
Perkembangan teknologi memang luar biasa, hingga bisnis pun bisa dilakukan di mana saja termasuk perkembangan smartphone yang dimiliki sekarang yaitu blackberry. Tidak hanya shop online di internet tetapi juga menjamur di bbm group yang banyak menawarkan produk-produk yang mau dijual dengan gambar dan teks. 1. Bagaimanakah hukumnya penjualan via bbm group tersebut, apakah UU No. 8 Thn. 2008 tentang ITE yang bisa dikaitkan tentang transaksi elektronik tersebut, dan juga, jika terjadi wanprestasi?. 2. Negara manakah yang sudah mengatur atau memiliki undang-undangnya tentang transaksi melalui blackberry, sebagai perbandingan hukum yang ada? Terima kasih.
nurbadruddin
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt50c5e4bd328f9/lt50c5eae39a82d.jpg

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 
Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui BBM

Jual beli produk (barang/jasa) yang dilakukan melalui media komunikasi Blackberry Messenger (“BBM”) dimungkinkan untuk dilakukan karena memang sampai saat ini tidak ada larangan akan hal tersebut di Indonesia. Adanya pemikiran/pertimbangan untuk melarang penggunaan BBM di Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti Cina, Arab Saudi, India, lebih karena isi komunikasi BBM tidak dapat dimonitor atau disadap oleh pemerintah/penegak hukum terkait sehingga layanan BBM ini dapat disalahgunakan untuk aktivitas yang mengancam kepentingan nasional (seperti mengorganisasi kegiatan teroris atau kerusuhan).

 

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik– UU ITE), penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli).Pasal 19 UU ITE menyebutkan bahwa:

 

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.”

 

Kecuali untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta maka transaksinya tidak sah jika dilakukan secara elektronik (Pasal 5 ayat [4] UU ITE). Contohnya, transaksi jual beli tanah yang perjanjiannya harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

 

Transaksi jual beli yang terjadi melalui layanan BBM itu sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya (perjanjian jual beli yang dibuat/dilakukan dengan cara komunikasi melalui layanan BBM) memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi:

 

Semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya”

 

Adapun syarat sahnya kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) yaitu:

I.    Syarat Subjektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu:

1.  Adanya kesepakatan para pihak mengenai harga dan produk, tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan;

2.   Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang (seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Sedangkan, “Dewasa” berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah/pernah menikah.

 

II.  Syarat objektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu:

1.  Produk yang merupakan objek perjanjian harus tertentu (definite) dan dapat dilaksanakan (possible).

2.  Sebab yang halal (lawful), isi dan tujuan dari perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai contoh: jual beli dilakukan bukan untuk barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (contohnya bukan barang illegal)

 

Informasi elektronik berupa isi percakapan/komunikasi melalui BBM antara penjual dengan pembeli dapat dijadikan salah satu alat untuk membuktikan dan menerangkan perjanjian yang terjadi antar para pihak. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa:

 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakanalat bukti hukum yang sah.

 

Jadi, suatu transaksi jual beli tidak akan disangkal keabsahannya hanya karena bukti transaksi jual belinya semata-mata dalam bentuk elektronik.

 

Lahirnya Kontrak Elektronik dalam Jual Beli Melalui BBM

Jika para pihak tidak mengatur kapan terjadinya/lahirnya kontrak elektronik,maka lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi jual beli produk melalui layanan BBM, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

Ketika penjual menjajakan produknya atau membuka “lapak/toko” di antaranya melalui gambar dan/atau teks yang dikirim ke BBM Group, lalu pembeli memesan produk tersebut melalui komunikasi teks yang dikirim ke BBM Group atau Personal Chat yang ditujukan kepada penjual, maka pada saat ini belum terjadi kontrak elektronik antara penjual dan pembeli.

 

Pada tahap ini, penjual belum terikat untuk memenuhi pesanan tersebut. Penjual masih dapat menolak atau menyetujui pesanan pembeli tersebut karena ada kemungkinan stoknya sudah tidak tersedia atau terdapat kesalahan secara tidak sengaja (salah ketik) pada harga yang tertera pada produk.

 

Tindakan penjual yang memperlihatkan (display)/menjajakan produknya/membuka lapak/toko melalui BBM Group, (atau portal/website atau media [publik] elektronik lainnya) tanpa keterangan tambahan (misalnya, berupa pernyataan penawaran) menurut pendapat penulis pada dasarnya bukan penawaran, tetapi lebih kepada promosi/iklan. Tindakan penjual tersebut merupakan ajakan/undangan bagi pembeli untuk melakukan negosiasi atau penawaran terhadap produk yang disajikan (invitation to treat).

 

Oleh karena itu, kontrak elektronik tersebut baru lahir ketika penjual menyetujui pesanan pembeli tersebut yang dilakukan melalui komunikasi teks yang dikirim ke BBM Group atau Personal Chat yang ditujukan kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yaitu:

 

”(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

 (2)  Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”
 

Dalam kondisi tertentu, kegiatan promosi atau iklan dapat mengikat penjual jika dinyatakan dengan tegas oleh penjual di dalam iklan tersebut dengan semacam pemberitahuan bahwa setiap pemesanan dari siapapun akan langsung diterima/dipenuhi, maka dalam hal ini penjual telah melakukan penawaran, bukan iklan/promosi. Dan ketika pembeli melakukan pemesanan, maka lahirlah kontrak elektronik dan penjual sudah terikat untuk memenuhi pesanan tersebut, tanpa perlu konfirmasi dari penjual lagi.

 

Transparansi: Pemberian Informasi Sebelum Lahirnya Kontrak Elektronik (pre-contractual information)

Di dalam proses jual beli melalui layanan BBM ini, sebelum lahirnya kontrak elektronik terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai identitas pelaku usaha, syarat dan ketentuan kontrak, serta produk sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU ITE:

 

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

 

a.       informasi mengenai identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;

b.       informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.”

 

Jika pelaku usaha tidak memberikan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU ITE dan mengakibatkan kerugian kepada pembeli, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi perdata. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha tersebut, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata:

 

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

 

Untuk menghindari risiko tuntutan hukum, sebaiknya penjual memberikan informasi yang lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU ITE dan pemberian informasi tersebut dilakukan sebelum pembeli melakukan pemesanan produk.

 

Kewajiban pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU ITE ini, menurut pendapat penulis, tidak berlaku bagi penjual yang tidak termasuk sebagai “pelaku usaha” yaitu penjual yang menjual produk bukan untuk kepentingan bisnis/usaha/profesinya. Contohnya, menjual tas/jam tangan/barang milik pribadi lainnya yang mungkin sudah tidak dipakai.

 

Pelaku usaha didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) sebagai berikut:

 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

 

UU ITE juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas perbuatan setiap orang yang merugikan konsumen dengan cara menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam sebuah transaksi elektronik. Dalam hal penjual yang memanfaatkan layanan BBM melakukan hal tersebut, makadapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:

 

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

 

Ancaman sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

Secara sederhana, penulis contohkan; tindakan penjual yang dengan sengaja membohongi konsumen dalam jual beli suatu produk dengan mengatakan produknya itu asli, padahal produk tersebut palsu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini.

 

Definisi konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

 
Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak

Dengan lahirnya kontrak elektronik melalui media komunikasi BBM, maka lahirlah hak dan kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli untuk pelaksanaan jual belinyayaitu penjual menyerahkan hak milik atas suatu produk dan pembeli membayar harga produk (lihat Pasal 1313, Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata).

 

Kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) PP PSTE wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jadi, jika kontrak elektronik dibuat menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia maka, menurut pendapat penulis, kemungkinan syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik tersebut tidak akan cukup mengikat secara hukum.

 

Syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik yang minimal wajib diatur/disepakati berdasarkan Pasal 48 ayat (3) PP PSTE yaitu:

a.    “Data identitas para pihak;

b.    Objek dan spesifikasi;

c.    Persyaratan transaksi elektronik;

d.    Harga dan biaya;

e.    Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

f.     Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

g.    Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.”

 

Ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP PSTE ini disusun dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak elektronikjika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi yang menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Ketika terjadi wanprestasi yang mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji), maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditegaskan sesuai syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik termasuk juga sesuai dengan prinsip keadilan, praktik-praktik bisnis yang baik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi:

 

“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

 

Menurut penulis, ada baiknya syarat dan ketentuan kontrak elektronik dibuat dalam file/berkas tersendiri lalu dikirimkan kepada pembeli melalui BBM atau e-mail. Dan pastikan pembeli sudah memberikan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan tersebut sebelum transaksi dilakukan.

 
Pengaturan di Negara Lain

Sebagai perbandingan dapat melihat ketentuan transaksi elektronik di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (terdiri dari 27 negara anggota), yang mana berdasarkan Pasal 9 Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce setiap negara anggota Uni Eropa wajib menjamin bahwa sistem hukumnya membolehkan kontrak untuk dibuat secara elektronik [dengan beberapa pengecualian]. Terutama persyaratan hukum yang berlaku untuk proses kontrak harus dipastikan tidak menciptakan hambatan untuk penggunaan kontrak elektronik atau mengakibatkan kontrak elektronik tidak diakui legalitasnya dan keberlakuannya atas dasar kontrak tersebut dibuat secara elektronik.

 

Untuk mengatur transaksi jual beli produk secara elektronik yang dilakukan tanpa pertemuan secara simultan antara penjual dan pembeli, negara anggota Uni Eropa juga diwajibkan untuk menyusun peraturan hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Directive 97/7/ECon the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts.

 

Jadi, peraturan transaksi jual beli secara elektronik di negara-negara anggota Uni Eropa diharmonisasi melalui kedua Directive di atas. Tentunya jika ingin melihat peraturan yang berlaku untuk transaksi jual beli melalui media komunikasi BBM di suatu negara anggota Uni Eropa, referensi tetap pada peraturan nasional masing-masing negara-negara tersebut.

 

Di negara Inggris Raya (United Kingdom), kedua Directive di atas diimplementasikan dalam The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 dan The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002. Secara umum, perbedaan yang signifikan dengan ketentuan di Indonesia yang harus diikuti ketika ingin melakukan jual beli melalui media komunikasi BBM di antaranya:

1.       Teknik-teknik promosi produk harus dilakukan dengan memperhatikan hak privasi orang dan dengan mudah diidentifikasikan sebagai kegiatan promosi.

2.       Penjual wajib menyediakan syarat dan ketentuan kontrak melalui media yang memungkinkan pembeli untuk menyimpan dan mencetaknya sebagai referensi di kemudian hari.

3.       “Cooling off” Period yaitu pembeli memiliki hak untuk membatalkan kontrak elektronik secara sepihak yang mana pembeli dapat mengembalikan produk yang sudah dibelinya tanpa harus ada alasan tertentu dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah barang diterima. Dan penjual harus mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pembeli dalam jangka waktu 30 hari. Ketentuan ini tidak berlaku di antaranya untuk produk-produk yang didesain khusus untuk pembeli, produk rekaman suara atau video atau software komputer yang segelnya telah dibuka oleh pembeli, produk jasa taruhan atau undian.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4.    Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

 
Referensi:

1.    Directive 97/7/EC/ on the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts

2.    Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce

3.    The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000(UK)

4.    The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (UK)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f9e2ec7ea443/lt4f9e2f2d5b7ab.jpg

26993 hits
Di: Hukum Perdata
sumber dari: Indonesia Cyber Law Community (ICLC)
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.