Selasa, 27 Agustus 2013
Dibaca: 27169
Pertanyaan :
Izin Penyelenggaraan Undian
Kantor saya akan membuat suatu undian/kuis dalam suatu portal entertainment online, dengan hadiah yang beragam. Apakah diperlukan keterlibatan dari Depsos atau hanya internal dengan peserta kuis saja?
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya menjawab pertanyaan Anda, kami ingin meluruskan bahwa istilah yang benar digunakan saat ini adalah Kementerian Sosial (“Kemensos”), bukan Departemen Sosial (Depsos) lagi seperti yang Anda sebutkan. Dasar hukum perubahan nama ini dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (“UU Kementerian Negara”) dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Simak jugainformasi dalam laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

 

Definisi undian menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian (“Permensos 14A/HUK/2006”) adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

 
Pasal 2 Permensos 14A/HUK/2006 berbunyi:
(1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

(2) Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untukkepentingan usaha kesejahteraan sosial.

(3) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan/atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya.

(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial

 

Berdasarkan Pasal 3 Permensos 14A/HUK/2006, izin penyelenggaraan undian diberikan kepada badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan. Sedangkan badan yang dimaksud dalam pasal ini adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Kepanitiaan (Pasal 1 angka 2 Permensos 14A/HUK/2006). Jadi, apabila kantor Anda termasuk yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Permensos 14A/HUK/2006, maka kantor Anda disebut sebagai badan.

 

Akan tetapi, apabila penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, maka berdasarkan Pasal 5 Permensos 14A/HUK/2006, undian tersebut dapat dilakukan tanpa izin dari menteri sosial. Dengan demikian, apabila kantor Anda akan membuat suatu undian itu, apabila undian tersebut tidak mengandung unsur jual beli atau promosi, tidak perlu mendapat izin dari Menteri Sosial, yakni hanya internal dengan peserta kuis saja seperti yang Anda sebutkan.

 

Adapun wewenang Menteri Sosial dalam undian tersebut jika diikusertakan adalah (Pasal 6 Permensos 13/Huk/2005):

 

1.    Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian

2.    Menunda, mencabut dan membatalkan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan undian yang telah dikeluarkan

3.    Menetapkan batas waktu dan wilayah berlakunya izin penyelenggaraan undian

4.    Memperpanjang batas waktu izin penyelenggaraan undian untuk 1 (satu) kali selama-lamanya 1 (satu) tahun

5.    Menetapkan salah satu badan untuk penyelenggaraan undian yang ada harga nominalnya, apabila dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu badan yang mengajukan permohonan

6.    Menetapkan suatu kegiatan tertentu yang diajukan oleh pemohon merupakan undian atau bukan

7.    Mengubah ketentuan izin penyelenggaraan undian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial

 

Contoh penerapan Pasal 2 Permensos 14A/HUK/2006 yakni penyelenggaraan undian untuk tujuan promosi suatu produk dapat kita temui dalam artikel Promosi Danamon Online banking oleh PT. Danamon Tbk. di Jakarta yang kami akses dalam laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam artikel tersebut diceritakan bahwa PT. Danamon Tbk menyelenggarakan undian berhadiah dan melibatkan Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS) Kemensos RI. Undian ini melibatkan Kemensos RI karena tujuan dari PT. Danamon Tbk tidak hanya untuk mengadakan undian saja, tetapi sekaligus juga untuk mempromosikan Danamon online banking di seluruh wilayah Indonesia.

 

Jadi, berdasarkan uraian di atas, jika penyelenggaraan undian yang akan dilakukan kantor Anda tersebut tidak dilakukan dalam lingkungan terbatas (misalnya, di suatu portal entertainment online, seperti yang Anda sebutkan), dan mengandung unsur jual beli atau promosi suatu produk, maka kegiatan tersebut harus memperoleh izin dari Menteri Sosial.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

2.    Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011

3.    Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian


Referensi:

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1409, diakses pada 27 Agustus 2013 pukul 10.51 WIB

http://ppsdbs.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1044, diakses pada 27 Agustus 2013 pukul 11.53 WIB

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).