Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai advokat sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (1) UU Advokat.

Jadi, pengacara disebut sebagai advokat. Arti advokat berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Adapun persyaratan seorang advokat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat adalah:

e.    berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

g.    magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h.    tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i.      berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan di atas dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat].

Sedangkan jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 2 UU Advokat).

Dengan demikian, secara aturan, advokat sebagai pemberi jasa hukum pada dasarnya melakukan profesinya untuk kepentingan hukum kliennya, bukan dirinya.

Untuk perkara pidana, kita cermati aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yakni Pasal 54 KUHAP dan Pasal 55 KUHAP:

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yangditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang terdakwa, dalam hal ini sekalipun advokat, berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya.

Bila terdakwa merasa mampu untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dalam setiap tingkat pemeriksaan dan memenuhi ketentuan UU Advokat untuk beracara di dalam pengadilan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat, maka dia dapat saja mewakili dan membela kepentingannya sendiri.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku jika ia didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Melihat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat, pada dasarnya memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang advokat untuk membela dirinya sendiri. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi, setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut (Pasal 164 ayat (1) KUHAP). Hal ini akan menjadi aneh ketika terdakwa bertindak sebagai penasihat hukum yang mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 164 ayat (2) KUHAP), sekaligus orang yang ditanyakan pendapatnya tentang apa keterangan saksi.

Selain itu, juga berdasarkan Pasal 164 ayat (2) KUHAP, penasihat hukum diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Akan terjadi kebingungan jika satu orang bertindak sebagai penanya (penasihat hukum) dan sebagai orang yang menjawab pertanyaan (terdakwa).

Tidak hanya itu, terminologi yang dipakai dalam KUHAP adalah penasihat hukum. Artinya, ada pihak yang bertindak sebagai penasihat sehingga hal ini aneh apabila terdakwa menasihati dirinya sendiri.

Masih soal terdakwa yang bertindak sebagai penasihat hukum bagi dirinya sendiri, pada dasarnya ada perbedaan posisi dan peran dari jaksa, pengacara, hakim, dan terdakwa dalam peradilan pidana. Pengajar Hukum di Universitas Bina Nusantara, Sidharta di dalam tulisan Posisi Berdiri Hakim (Bagian 1) yang kami unduh dari situs http://business-law.binus.ac.id/, mengutippendapatseorang ahli hukum Belanda bernama Trapman untuk menjelaskan soal penetapan posisi berdiri figur-figur dalam persidangan kasus pidana.

Trapman menjelaskan bahwa posisi berdiri ini mencerminkan objektivitas, dalam arti adanya kebebasan profesional pada advokat. Ketika kasus itu sudah diterimanya dalam posisi sebagai kuasa hukum terdakwa, komitmen untuk membela kepentingan terdakwa sudah harus dipikulnya secara profesional pula.

Trapman juga menjelaskan bahwa untuk posisi berdiri terdakwa, ia memiliki posisi tawar yang paling rendah dalam peradilan pidana. Posisi tawar rendah inilah yang kemudian dikuatkan dengan bantuan hukum melalui jasa profesi advokat.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, posisi lemah terdakwa dalam peradilan pidana ini membuat terdakwa tetap memerlukan jasa penasihat hukum. Kami menyarankan agar terdakwa walaupun juga berprofesi sebagai advokat hendaknya tidak membela dirinya sendiri, namun tetap didampingi oleh advokat sebagai penasihat hukumnya.

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.