Senin, 11 September 2017
Dibaca: 2229
Pertanyaan :
Syarat Pendirian Gerai Jamu Terdaftar
Apa saja yang harus dipenuhi bagi toko jamu tradisional yang ingin terdaftar dan aman? Mungkin ada persyaratan seperti standar karyawan, produk, sampai dengan pelayanan yang harus memenuhi standar.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe diatur bahwa toko jamu tradisional yang terdaftar dikenal dengan nama Gerai Djamoe Terdaftar.

 

Supaya Gerai Djamoe Anda dinyatakan terdaftar, maka harus dilakukan pendaftaran pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat setelah melengkapi/memenuhi persyaratan Gerai Djamoe Terdaftar, yakni meliputi:

a.    produk;

b.    pelayanan;

c.    tempat/alat; dan

d.    Ketenagaan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Jamu sebagai Obat Tradisional Racikan Sendiri

Sebelumnya, kami asumsikan Anda adalah produsen/pengusaha/pembuat jamu tradisional yang Anda racik sendiri, yang mana jamu ini akan Anda pasarkan di toko/gerai yang Anda buka.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe (“Permenkes 66/2015”) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (“Permenkes 61/2016”).

 

Jamu adalah obat tradisional Indonesia. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.[1]

 

Jamu termasuk salah satu bentuk obat tradisional racikan sendiri. Obat tradisional racikan sendiri dapat dalam bentuk:[2]

a.    jamu yang dibuat segar;

b.    ramuan simplisia kering; dan

c.    ramuan obat luar.

 

Pemberian obat tradisional racikan sendiri (jamu yang dibuat segar) kepada klien[3] ini merupakan salah satu bentuk Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan oleh penyehat tradisional.[4] Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.[5]

 

Jadi, Anda yang merupakan produsen sekaligus pengusaha jamu racikan sendiri dan melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris disebut sebagai Penyehat Tradisional.

 

Dokumen yang Harus Anda Miliki

Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (“STPT”).[6] STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.[7]

 

Untuk mendapatkan STPT, Anda sebagai Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:[8]

a.    surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan;

b.    fotokopi KTP yang masih berlaku;

c.    pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar

d.    surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa;

e.    surat pengantar puskesmas;

f.     surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota; dan

g.    surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.

 

Untuk diketahui, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris, Anda juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:[9]

a.    dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional;

b.    tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat; dan

c.   tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

 

Persyaratan Gerai Djamoe Terdaftar

Menyangkut pertanyaan Anda, dalam Permenkes 66/2015 diatur bahwa toko jamu tradisional yang terdaftar dikenal dengan Gerai Djamoe Terdaftar yaitu tempat yang menyediakan dan menjual berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat disertai pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.[10]

 

Gerai Djamoe Terdaftar dapat dilaksanakan di tempat umum dan perkantoran. Gerai Djamoe Terdaftar dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Gerai Djamoe Terdaftar milik masyarakat dapat didirikan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha.[11]

 

Gerai Djamoe Terdaftar harus memenuhi persyaratan meliputi:[12]

a.    produk;

b.    pelayanan;

c.    tempat/alat; dan

d.    Ketenagaan.

 

Persyaratan produk harus memenuhi keamanan, mutu, dan manfaat yang meliputi:[13]

a.    memiliki nomor izin edar bagi produk jadi;

b.    bebas bahan kimia obat; dan

c.    tidak kadaluarsa/rusak.

 

Persyaratan pelayanan meliputi:[14]

a.    memenuhi hygiene sanitasi; dan

b.    memberikan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.

 

Persyaratan tempat/alat meliputi:[15]

a.    kebersihan, keamanan, dan kenyamanan;

b.    adanya sistem pembuangan sampah;

c.    adanya sirkulasi udara; dan

d.    adanya peralatan memadai.

 

Kemudian mengenai persyaratan ketenagaan meliputi:[16]

a.    mempunyai STPT; dan

b.    memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan Jamu yang aman.

Pengetahuan dan kemampuan tesebut diperoleh dari penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau asosiasi penyehat tradisional.

 

Pencantuman kata “Terdaftar” pada Gerai Djamoe hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pendaftaran pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Pendaftaran dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Gerai Djamoe Terdaftar. Pendaftaran tersebut dilakukan setelah memenuhi ketentuan persyaratan Gerai Djamoe Terdaftar, yakni mulai dari persyaratan produk sampai dengan persyaratan ketenagaan.[17]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, supaya Gerai Djamoe Anda dinyatakan terdaftar, maka harus dilakukan pendaftaran pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat setelah melengkapi/memenuhi persyaratan Gerai Djamoe Terdaftar, yakni mulai dari persyaratan produk sampai dengan persyaratan ketenagaan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar hukum:

1.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe;

2.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

 



[1] Pasal 1 angka 3 dan 4 Permenkes 66/2015

[2] Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) huruf b Permenkes 61/2016               

[3] Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan

tradisional empiris (Pasal 1 angka 6 Permenkes 61/2016)

[4] Pasal 32 ayat (1) Permenkes 61/2016

[5] Pasal 1 angka 3 Permenkes 61/2016

[6] Pasal 4 ayat (1) Permenkes 61/2016

[7] Pasal 1 angka 4 Permenkes 61/2016

[8] Pasal 5 ayat (1) Permenkes 61/2016

[9] Pasal 10 ayat (1) Permenkes 61/2016

[10] Pasal 1 angka 1 Permenkes 66/2015

[11] Pasal 4 Permenkes 66/2015

[12] Pasal 5 Permenkes 66/2015

[13] Pasal 6 Permenkes 66/2015

[14] Pasal 7 Permenkes 66/2015

[15] Pasal 8 Permenkes 66/2015

[16] Pasal 9 Permenkes 66/2015

[17] Pasal 10 Permenkes 66/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).