Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pajak yang dikenakan saat makan di restoran yang Anda maksud kini disebut dengan istilah&nbsp;Pajak Barang dan Jasa Tertentu (&ldquo;PBJT&rdquo;) yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dulunya pajak ini disebut dengan istilah pajak restoran.

Namun ada beberapa tempat makan yang dikecualikan dari objek PBJT atau pajak restoran tersebut. Apa saja kriteria tempat makan yang dikecualikan? Bagaimana cara hitung PBJT?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran

Haris Satiadi & Partners

Mengenai pertanggungjawaban antara startup (induk perusahaan) dengan anak perusahaan adalah sebatas saham yang dimiliki induk perusahaan. Hal ini telah tertuang jelas dalam ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>.

Sedangkan menyoal pertanggungjawaban startup yang menerima pendanaan investasi dengan investor adalah merujuk kembali dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian investasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Investasi â€˜Gagalâ€™, Begini Tanggung Jawab Perusahaan ke Investor

Easybiz

Rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Namun, pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dimana lokasi usaha dijalankan.

Penting juga untuk memastikan bahwa restoran Anda berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi setempat.

Selain itu, perlu Anda ketahui, perizinan berusaha yang diperlukan untuk usaha restoran kini turut ditentukan berdasarkan jumlah tempat duduk tamu yang disediakan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Izin Usaha Terbaru untuk Restoran!

Permohonan pendaftaran pendirian Commanditaire Vennootschap (&ldquo;CV&rdquo;) atau dikenal juga dengan Persekutuan Komanditer diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (&ldquo;Menteri&rdquo;) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV.

Jika CV tidak didaftarkan, salah satu dampaknya adalah Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya seperti dokumen perizinan berusaha. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda. Misalnya, hambatan untuk membuka rekening bank atas nama CV Anda serta hambatan untuk bermitra dengan perusahaan lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan

Kegiatan usaha industri terbagi atas industri kecil, menengah, dan besar. Sedangkan kriteria industri kecil dan menengah sendiri telah diatur dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cdce3c3aa323">Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan</a>.

Pengguna yang boleh menggunakan LPG bersubsidi adalah konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran.

Terdapat ancaman pidana bagi yang menyalahgunakan LPG 3 kg bersubsidi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi

Secara hukum, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (&ldquo;UMK&rdquo;) tetap wajib mengurus sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (&ldquo;BPJPH&rdquo;), yang mana kewajiban tersebut didasarkan pada pernyataan pelaku UMK.

Permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMK yang memenuhi kriteria tidak dikenai biaya. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi? Lalu, bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya!

Pada dasarnya, ekspor dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk perseorangan, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan, atau dalam hal ini berbentuk usaha kecil dan menengah (UKM) sebagaimana Anda sebutkan.

Di sisi lain, yang perlu Anda perhatikan juga adalah terkait perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan ekspor atau pihak eksportir. Apa saja dan bagaimana cara mengurus perizinan berusaha ekspor?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kegiatan Ekspor oleh Pelaku Usaha UMKM

Sejak berlakunya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> (&ldquo;UU Cipta Kerja&rdquo;), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini perizinan berusaha yang diperlukan oleh pelaku usaha tergantung kepada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut, yang bisa jadi ditetapkan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, atau tinggi.

Lalu, termasuk kategori manakah usaha kafe? Dan apa perizinan berusaha yang dibutuhkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Izin Usaha untuk Kafe

Benar, untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat COVID-19, pemerintah memandang perlunya memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Istilah yang digunakan untuk menyebut bantuan ini adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (&ldquo;BPUM&rdquo;).

BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lantas, bagaimana cara mendaftar BPUM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa itu BPUM dan Cara Mendapatkannya

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (&ldquo;UMKM&rdquo;) dengan usaha besar.

Setidaknya, terdapat 10 pola kerja sama kemitraan yang dapat dilakukan usaha besar dan menengah dengan UMK. Apa saja itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Start-Up & UMKM