Rabu, 29 November 2017
Dibaca: 9236
Pertanyaan :
Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia
Apakah bitcoin legal digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Indonesia?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency.

 

Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk bitcoin).

 

Apa sanksi bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran jika melanggarnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Definisi Bitcoin

Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berjudul Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 yang kami akses dari laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (hal.vi), Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana.

 

Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan BI 18/2016”) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

 

Mata Uang Indonesia dan Legalitas Bitcoin di Indonesia

Kemudian, pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”) adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.[1]

 

Jika kita lihat definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah.

 

Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.[2] Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam:

a.   setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b.   penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c.   transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang di atas, Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang berbunyi:

 

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

a.   setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b.   penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c.   transaksi keuangan lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

 

Terkait dengan bitcoin ini, Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya menyatakan:

 

No: 16/ 6 /DKom

 

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

 

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

 

Selain itu menurut Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk bitcoin).

 

Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:[3]

a.   teguran;

b.   denda;

c.   penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau

d.   pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

 

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal serupa juga dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia (“BI”) Agus DW Martowardojo dalam artikel BI Tegaskan Bitcoin Bukan Mata Uang Sah bahwa bitcoin itu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Atas dasar itu, BI meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi bitcoin di Indonesia. Terlebih lagi, penggunaan transaksi bitcoin terbilang mudah lantaran melalui dunia maya seiring perkembangan zaman yang semakin maju.

 

Di samping itu, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng dalam artikel Harga Bitcoin Anjlok Usai Dilarang Tiongkok, BI Berikan Peringatan sebagaimana yang kami akses dari laman Katadata.com, rupiah adalah satu-satunya mata uang yang berlaku sah di Indonesia. Mata uang virtual seperti Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, telah ditegaskan larangan untuk diproses oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia.

 

Hal senada juga disampaikan dalam artikel Ngeri Sedap Bitcoin yang kami akses dari laman Kontan.co.id, dijelaskan bahwa beberapa bank sentral bahkan melarang bitcoin. Sebut saja China dan Korea Selatan. Di negara kita, Bank Indonesia pun melarang penggunaan bitcoin sebagai alat tukar.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;

2.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

3.   Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

 

Referensi:

1. Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015.Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

2.   Ngeri Sedap Bitcoin, diakses pada Rabu, 29 November 2017, pukul 10.45 WIB;

3.   Harga Bitcoin Anjlok Usai Dilarang Tiongkok, BI Berikan Peringatan, diakses pada Rabu, 29 November 2017, pukul 11.33 WIB;

4.   Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, diakses pada Rabu, 29 November 2017, pukul 10.10 WIB;

 



[1] Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang

[3] Pasal 35 ayat (1) Peraturan BI 18/2016

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).