Steni mengatakan, kewajiban moratorium tidak akan berlaku bagi tiga hal, yaitu pemegang izin sebelum 1 Januari 2011, pemegang izin prinsip, dan perusahaan yang dianggap sudah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk dua kategori awal, Steni meminta pemerintah meninjau ulang keberadaan izin tersebut. “Sama saja kalau ternyata moratorium tidak menyentuh pemegang izin HTI di hutan primer hanya karena masalah izin yang sudah keluar. Begitupun masalah izin prinsip, masak hanya karena sudah ada izin prinsip bisa dikecualikan dari moratorium,” sergahnya,
Steni juga mengkhawatirkan tidak jelasnya kriteria perusahaan yang dianggap sudah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. “Ini yang kita risaukan, bagaimana menentukan perusahaan sudah memenuhi syarat itu. Soalnya, tidak jelas penilaian yang dilakukan untuk menentukan mana yang sudah atau belum memenuhi,” tukasnya.
Selain itu, Steni juga menyoroti masalah kelembagaan yang akan melaksanakan dan mengawasi program REDD (Reduction of Emmisions from Deforestration and Degradation) sesuai LoI. “Kita tidak tahu tempatnya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia nanti. Khawatirnya, hanya badan yang tidak memiliki kewenangan,” ujarnya.
Tidak Masalah
Dimintai konfirmasinya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengoreksi bentuk peraturan yang disebutkan. Menurutnya, aturan yang akan dikeluarkan terkait moratorium adalah dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres), bukan Perpres.
“Inpres ini hanya bersifat imbauan dan penegasan bahwa pemberi izin perlu menghentikan sementara izin pembukaan hutan,” ujarnya via telepon pada hukumonline.
Inpres ini, jelas Hadi, akan menegaskan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin untuk melakukan penundaan selama masa moratorium. “Menhut tidak terbitkan izin baru konversi hutan alam primer dan gambut selama dua tahun, misalnya untuk pelepasan perkebunan atau tambang. Kepada gubernur, tidak menerbitkan rekomendasi untuk konversi hutan alam primer dan lahan gambut. Kepada bupati agar menunda penerbitan izin konversi,” ujarnya.
