Hadi mengatakan, tidak masalah dengan belum keluarnya Inpres tersebut saat ini. Sebab, program moratorium sendiri sudah tercakup dalam aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Salah satunya, dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Sudah ada di UU, PP, dan secara teknis ada Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur hal itu,” tegasnya.
Mengenai batas waktu yang dituding molor, Hadi menyatakan tidak benar. Ia menolak pernyataan bahwa Inpres harus keluar sebelum awal tahun agar program moratorium berjalan mulai 1 Januari. “Siapa bilang, tidak ada keharusan bagi Presiden untuk mengeluarkan itu pada awal tahun ini,” tepisnya.
Bahkan, Hadi menyatakan bahwa program moratorium sebenarnya sudah dijalankan pemerintah sebelum LoI. Mengenai penalti, Hadi menegaskan tidak ada. Sebab, kedudukan Indonesia dan Norwegia dalam LoI tersebut setara. “Ini kan program yang sifatnya kemitraan. Norwegia senang melihat upaya kita menjaga hutan, makanya dibantu,” pungkasnya.
