Tanpa disadari atau tidak, hampir setiap pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pembuatan perjanjian, seperti membuka rekening di bank, membuat surat kuasa, anggaran dasar perusahaan, pembelian barang baik secara daring dan luring, perjanjian jual beli tanah, perjanjian dalam berusaha, perjanjian kerja, dan lain-lain.
Praktisi Hukum, Ike Farida, mengatakan hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ike mengatakan sedikitnya ada 10 hal yang patut dicermati dalam membuat perjanjian. Pertama, perjanjian harus memuat identitas para pihak termasuk alamat, domisili, usia, dan jenis kelamin. Perlu juga dijelaskan siapa yang menandatangani surat perjanjian itu, apakah sebagai individu atau mewakili badan hukum.
“Jika mewakili badan hukum, maka harus dijelaskan posisinya sebagai apa di badan hukum tersebut,” ujar Ike Farida dalam dialog bertema “Contract” yang diunggah di kanal Youtube Ike Farida.
Kedua, ruang lingkup perjanjian dan mengenai apa nama perjanjian ini. Ketiga, perjanjian perlu memuat obyek yang diperjanjikan. Keempat, masa berlaku perjanjian. Kelima, hak dan kewajiban para pihak perlu dicantumkan secara rinci. Keenam, sanksi (akibat hukum, red) jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi.
Ketujuh, terkait keadaan memaksa atau force majeure. Menurut Ike, klausul force majeure ini perlu masuk dalam perjanjian untuk menyikapi keadaan di luar kemauan para pihak. Delapan, mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih ketika terjadi perselisihan misalnya pengadilan, arbitrase, atau lembaga lainnya. “Tapi, kalaupun pilihan penyelesaian sengketa ini tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme pengadilan,” kata dia.
Sembilan, menegaskan hukum yang disepakati para pihak untuk diterapkan dalam perjanjian. Misalnya, dalam hal jual beli yang dilakukan lintas negara (ekspor-impor). Begitu juga bahasa, untuk perjanjian yang dibuat di Indonesia harus berbahasa Indonesia. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa asing itu sifatnya hanya pelengkap. Sepuluh, tak kalah penting perjanjian itu perlu ditempel materai.
Selain itu, Ike mengingatkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai syarat sahnya berkontrak yakni para pihak harus sepakat, para pihak tidak boleh di bawah umur, usia minimal 18 tahun, dan objek yang diperjanjikan sesuatu yang halal. (Baca Juga: Tips Pembuatan Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran)