Lahirnya UU Jabatan Notaris juga dinodai dengan isu suap sebesar Rp5 miliar yang diberikan oleh INI kepada wakil pemerintah dan DPR dalam upaya menggolkan UU Jabatan Notaris ini. Meski kemudian Ketua INI mengklarifikasi tudingan ini dan meminta maaf kepada Menkeh dan HAM, Dirjen Perturan Perundang-undangan dan para anggota DPR atas munculnya isu tersebut.
3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
UU TNI telah menjadi kontroversi sejak pertama kali diwacanakan pada pertengahan 2003 lalu. Saat masih berbentuk draf di Departemen Pertahanan, RUU ini sudah menuai protes karena berpotensi memberi kewenangan yang berlebihan pada Panglima TNI dalam menggunakan kekuatan TNI. Kemudian RUU ini sempat menghilang dari pembicaraan.
Pada saat-saat akhir masa tugas DPR 1999-2004, tiba-tiba RUU TNI muncul sebagai salah satu yang diprioritaskan pembahasannya. Padahal, RUU ini tidak terdapat dalam daftar RUU yang akan dibahas pada Tahun Sidang 2003-2004. Akhirnya DPR menyetujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (30/9) meski tidak kuorum karena hanya dihadiri oleh 239 dari 496 anggota DPR.
Kalangan LSM yang sedari awal menolak pengesahan RUU TNI ini khawatir bahwa UU TNI akan menghidupkan kembali Dwifungsi TNI. UU TNI juga dikhawatirkan akan membakukan Komando Teritorial (Koter) yang akan mempersulit pengembangan postur pertahanan yang sesuai dengan tantangan keamanan nasional dan kebutuhan pertahanan.
4. UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) patut mendapat sorotan karena diharapkan bisa memegang peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik yang terjadi di masa lalu maupun akan datang. UU KKR sendiri tak memberikan batas waktu sampai kapan pelanggaran HAM masa lalu bisa ditelusuri kebenarannya.
RUU KKR diusulkan oleh DPR, dan dibahas pertama kali pada 27 Mei 2002. Proses pembahasan yang panjang dan tak menentu, mendorong pemerintah dan DPR untuk memotong proses pembahasan dengan langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) pada 18 mei 2004. Konsekuensinya, pembahasan selanjutnya dilakukan secara tertutup.
7 September 2004 akhirnya UU KKR disetujui untuk disahkan oleh DPR menjadi UU. Sebagian kalangan LSM menilai UU KKR pincang, karena terkesan lebih memihak pelaku. Misalnya, kalau pelaku sudah mengakui dan korban tidak memaafkan, komisi dapat memberi amnesti kepada pelaku. Sedangkan kalau pelaku tidak mengakui dan akhirnya amnesti tidak diberikan, komisi tidak dapat memberi rehabilitasi dan kompensasi kepada korban.
















