Sering dengan turunnya Ampres, Pemerintah juga mengajukan RUU tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan RUUPKDRT pernah menghiasi halaman-halaman media massa nasional karena kuatnya dorongan dari kalangan perempuan, utamanya oleh Komnas Perempuan dan Jaringan Kerja Advokasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP). Perjuangan kalangan perempuan untuk menggolkan RUU ini berlangsung sejak 1997.
8. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
RUU tentang Sumber Daya Air (RUUSDA) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 19 Februari. RUUSDA merupakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah. RUUSDA pertama kali dibahas pada 28 Oktober 2001.
Persetujuan RUUSDA diwarnai dengan perdebatan yang seru. Pasalnya, hanya tujuh dari sembilan fraksi di DPR yang secara tegas menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU tersebut. Pendapat Fraksi PBB tidak secara tegas menyetujui atau menolak. Sedangkan, Fraksi Reformasi secara terus terang meminta agar rapat paripurna untuk mengambil persetujuan atas RUU tersebut ditunda.
Setidaknya lima orang anggota DPR mengajukan minderheidsnota (catatan keberatan) atas persetujuan RUUSDA. Tiga di antaranya adalah anggota DPR dari Fraksi Reformasi yang tetap menghendaki paripurna menunda persetujuannya. Sedangkan, dua nota lainnya diajukan oleh anggota DPR dari Fraksi KKI. RUUSDA ditentang pula oleh kalangan LSM karena dinilai akan merugikan para petani.
9. UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 22 September. RUU ini merupakan salah satu RUU yang sempat mengendap sekian lama di DPR tanpa jelas statusnya. RUU Kepailitan yang diusulkan oleh pemerintah pertama kali dibahas di DPR pada 28 Mei 2002, kemudian pembahasannya terhenti tanpa alasan yang jelas.
Tiba-tiba, 17 Mei 2004, pemerintah dan Komisi IX DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Kepailitan. Singkat cerita, ratusan pasal dalam RUU Kepailitan tuntas dibahas dalam waktu yang kurang dari dua bulan. Kalangan advokat mengecam pembahasan RUU Kepailitan yang terkesan sebagai pesanan dari perusahaan asuransi. Pembahasan RUU Kepailitan dikait-kaitkan dengan kepentingan perusahaan asuransi mengingat setelah undang-undang ini berlaku permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
10. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui di Rapat Paripurna DPR pada 24 Mei. Dalam daftar ini, bukan hal yang mengejutkan jika RUU PPP adalah RUU yang tertua karena pertama kali dibahas di DPR pada 14 Juni 2001. RUU yang merupakan Usul Inisiatif DPR ini awalnya berjudul RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selama pembahasan RUU PPP berlangsung di Komisi II, kalangan LSM yang tergabung di dalam Koalisi Kebijakan Partisipasi Publik mendorong agar peran serta masyarakat dalam pembahasan sebuah RUU ataupun peraturan lainnya dibuka seluas-luasnya.
















