5. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
UU Kehutanan dianggap kontroversial karena sikap DPR yang berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Awalnya, DPR mengisyaratkan akan menolak Perpu No. 1 tahun 2004 (pengganti UU No. 41 Tahun 1999) menjadi undang-undang karena selain dirasa belum perlu, penerbitan Perpu itu dianggap tergesa-gesa. Belum lagi ada potensi kerusakan hutan 6 juta hektar seandainya Perpu itu disahkan jadi undang-undang.
Toh, pada 15 Juli 2004, DPR menyetujui Perpu tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Dengan persetujuan ini, DPR secara otomatis juga menerima keberadaan Kepres No. 41 Tahun 2004 tentang pemberian izin kepada 13 perusahaan tambang di kawasan hutan lindung, yang secara tegas menabrak Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999.
Beberapa (LSM) peduli lingkungan, menilai persetujuan itu sebagai lambang kekalahan bangsa Indonesia di bawah tekanan kepentingan asing. Belum lagi bau suap juga menyerbak, setelah anggota Komisi III DPR, Bambang Setyo, mengaku ditawari ditawari imbalan uang Rp 50 - 150 juta apabila berubah sikap mendukung Perpu tersebut secara bulat (Kompas 24/7).
6. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
RUU tentang Praktik Kedokteran (RUUPK) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 September. Pembahasan RUUPK di DPR boleh dikatakan relatif lama. Berdasarkan catatan hukumonline, RUUPK mulai dibahas pada 21 Januari 2002. RUU yang merupakan Usul Inisiatif DPR ini baru dikirim ke Presiden pada 13 Maret 2002. Selanjutnya, Komisi VII membahas dua versi RUUPK, yaitu yang berasal dari DPR dan pemerintah.
Pembahasan RUUPK sempat menyedot perhatian publik karena bersamaan dengan ramainya pemberitaan di media massa mengenai malapraktik. Pembahasan RUUPK juga mengundang kontroversi karena pernah mewacanakan Peradilan Khusus Kedokteran di dalam beberapa pasalnya, meski akhirnya menguap pada pembahasan selanjutnya.
Kalangan LSM, menganggap bahwa RUUPK belum sepenuhnya melindungi pasien. Pembentukan Konsil Kedokteran dinilai tidak seimbang karena hanya bertujuan untuk melindungi dokter dari jeratan hukum.
7. RUU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU PKDRT) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 September. RUUPKDRT merupakan RUU Usul Inisiatif DPR yang semua berjudul RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mulai dibahas pada 13 Mei 2003. DPR mengirimkan RUUPKDRT ke Presiden pada 27 Mei 2003 dan Amanat Presiden (Ampres) baru turun pada 30 Juni 2004.
















