Sejak resmi dilantik pada 20 September 2023, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2023-2026 mencapai 100 hari kepengurusannya. Kinerja tersebut ditandai dengan raihan sejumlah capaian yang membanggakan.
Sejak pelantikan, banyak hal telah dilakukan PP INI untuk menjalankan program yang ditetapkan pada kongres. Terhitung hingga hari ini, sejumlah agenda rutin dilakukan PP INI dalam rangka memberikan layanan kepada anggota PP INI dan masyarakat.
“PP INI juga memberikan pelayanan dan perlindungan kepada notaris yang tersandung masalah seperti pemanggilan dari aparat penegak hukum atau kasus lain yang mereka alami. Kami juga rutin memberikan rekomendasi kepada anggota yang membutuhkan,’’ ujar Ketua Bidang (Kabid) Organisasi PP INI Taufik dalam konferensi persnya, Kamis (11/1/2014) di Jakarta.
Selain Taufik, konferensi pers ini dihadiri pengurus PP INI lain yakni Ketua Bidang Kaderisasi dan Kepemimpinan PP INI Dr. Diah Sulistyani Muladi, SH,CN, M.Hum dan Ketua Bidang Magang PP INI Herna Gunawan, SH., MKn.
Ia melanjutkan penguatan internal dan eksternal juga dilakukan PP INI melalui seminar nasional dan seminar internasional yang dilakukan bersamaan dengan konferensi wilayah yang dilakukan pengurus wilayah.
Sebut saja, baru-baru ini, telah dilakukan seminar nasional oleh pengurus wilayah Yogjakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur yang sudah melaksanakan konferwil. Agenda tersebut akan terus berlanjut untuk konsolidasi tingkat wilayah.
Untuk memperluas jejaring, selama 100 hari kepengurusan pimpinan Tri Firdaus Akbarsyah itu, PP INI juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan berbagai instansi eksternal untuk mendukung dan memberikan manfaat bagi anggota PP INI secara keseluruhan.
“Kami sudah melakukan kerja sama penandatangan MoU dengan LSPR untuk pelatihan kepada notaris. Kemudian MoU dengan Lemhannas RI untuk kepemimpinan, lalu MoU dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk pendidikan kenotariatan, dan MoU dengan Jasindo soal penyediaan fasilitas asuransi bagi notaris jika ada gugatan keperdataan,’’ terang Taufik.
Tidak hanya memperluas jejaring eksternal dalam negeri, PP INI juga memperluas dan memperdalam hubungan kerja sama dengan pihak eksternal di luar negeri, diantaranya bekerja sama dengan Vietnam dan Inggris.
“Beberapa waktu lalu, PP INI diundang oleh pengurus notaris dari Vietnam yang diwakili ketua umum PP INI sekaligus sebagai Presiden Komisi Asia UINL 2023 untuk memberikan usulan kepada pemerintah Vietnam mengenai perubahan UU Properti dan soal melakukan perubahan jabatan notaris di sana. PP INI juga diundang ke London untuk dialog pertama civil law dan common law,’’ lanjutnya.
Secara umum, banyak capaian positif yang diraih oleh PP INI di bawah kepemimpinan Tri Firdaus Akbarsyah pada 100 hari pertama kepengurusannya. Menjelang Pemilu 2024, PP INI juga akan terus melakukan beberapa agenda di tingkat wilayah.
Tanggapan Soal Perselisihan Internal
Pada 10 Januari lalu, beberapa notaris yang mengatasnamakan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar gedung MPR/DPR yang bagus untuk kalangan notaris. Hal tersebut karena memang hal tersebut dibutuhkan oleh notaris mengenai pemahaman 4 pilar. Namun Taufik menegaskan bahwa PP INI telah di lantik pada 20 September di Bidakara Hotel.
“Sehingga dua kegiatan tersebut berbeda, karena itu satu pelantikan dan satu lagi sosilaisasi 4 pilar.’’ lanjut Taufik.
Secara gamblang, Taufik mengkonfirmasi bahwa tidak mengetahui ada pihak lain yang mengatasnamakan PP INI karena PP INI periode 2023/2026 telah dilantik sejak September 2023 lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kaderisasi dan Kepemimpinan PP INI Diah Sulistyani Muladi menjelaskan ketika pelantikan terjadi pada saat yang sama berlangsung kegiatan sosialisasi 4 pilar yang diterima oleh Ketua MPR. Untuk itu, Diah Sulistyani Muladi menghimbau untuk terus mengutamakan persatuan dan kesatuan kepengurusan.
“Kejadian ini memang membuat bingung bagi Anggota Luar Biasa (ALB) kami, padahal kami dilantik September lalu. Sepanjang tidak merugikan anggota dan kepengurusan, tentu kami berusaha agar masalah perselisihan ini bisa selesai, sehingga tidak membuat anggota PP INI kebingungan karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya,’’ ujar dia.
Ia juga menyampaikan PP INI sangat menghormati Kementerian Hukum dan HAM selaku pengawas PP INI selama ini seraya berharap untuk kesatuan dan persatuan seluruh notaris.
“Kepengurusan PP INI yang dilantik di Hotel Bidakara pada September 2023 lalu tetap menghormati Kemenkumham selaku pengawas kami. Kami tidak akan lagi berpikir yang lain dan tetap tunduk pada keputusan Kemenkumham. Kami mengharapkan kesatuan dan persatuan karena PP INI dalam UU Notaris adalah organisasi satu-satunya. Krisis dan konflik di kalangan notaris memang berdampak dan apabila tidak dicarikan solusi akan semakin membesar. Apalagi ada oknum yang menunggangi dan memecah belah persatuan dan kesatuan PP INI yang merupakan satu-satunya organisasi notaris."
Ia juga berharap bagi anggota notaris untuk memahami 4 pilar kebangsaan dalam organisasi PP INI serta dalam pekerjaan notaris itu sendiri. Ia yakin tidak lama lagi, seluruh notaris akan satu dalam kesatuan dan persatuan, dan meminta para notaris PP INI menghargai PP INI saat ini yang sedang menjalankan kepengurusan.
“Intinya sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagus diadakan dan dihayati hasilnya untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan. Siapapun bisa mengajukan ke MPR/DPR akan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Perlu diketahui dalam UU Notaris hanya ada satu organisasi notaris yaitu INI, kalau mau ada beberapa organisasi silahkan amandemen dahulu undang-undangnya,’’ ujarnya.
Untuk diketahui, jajaran pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia telah dilantik pada tanggal 20 September 2023 lalu di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Jajaran pengurus masing-masing bidang di tubuh organisasi PP INI terlampir dalam SK Ketua Umum INI No. 02/SK/KU/PPINI/IX/2023.
Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan INI.
