Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera menerapkan strategi jitu dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Saat ini, pelemahan rupiah telah menimbulkan tantangan signifikan bagi sektor dunia usaha.
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Abdul Manap Pulungan, menekankan bahwa permasalahan yang dihadapi rupiah bukan hanya bersifat sementara, tetapi juga menyangkut faktor fundamental yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
"Persoalan yang dihadapi rupiah bukan hanya temporal tapi juga fundamental. Ini harus segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto agar rupiah lebih strong," ujarnya dalam diskusi publik Indef yang bertajuk ‘100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?’ secara virtual, Rabu (29/1) kemarin.
Baca Juga:
- Catatan Indef Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di 100 Hari Pemerintahan Prabowo
- KPPU Kawal Tender Program Makan Bergizi Gratis
- Usulan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Sesuai Aturan
Menurutnya, jika fluktuasi nilai tukar terus berlanjut, dunia usaha terutama industri yang bergantung pada impor bahan baku akan menghadapi kendala besar dalam menjalankan rencana bisnis mereka. Depresiasi rupiah, kata dia, dapat meningkatkan biaya produksi, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku setengah jadi dari luar negeri.
"Kondisi rupiah yang fluktuatif mengganggu rencana bisnis industri, terutama karena mereka harus mengimpor bahan baku terutama dari bahan setengah jadi. Kalau nilai tukar terus terdepresiasi maka itu akan membawa kerugian bagi pelaku usaha," ucap Pulungan.
Adapun pada tahun 2024, nilai tukar rupiah telah melampaui asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp15.000 per dolar AS, dengan realisasi mencapai Rp16.200 per dolar AS. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah.
















