11 Poin Usulan Penyempurnaan RKUHP Hingga Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda
Terbaru

11 Poin Usulan Penyempurnaan RKUHP Hingga Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda

Menkominfo dorong Google Hingga Twitter mendaftar sebelum 20 Juli 2022, perlindungan hukum pelanggaran hak cipta daring belum efektif, pemerintah pesimis RKUHP bisa disahkan dalam waktu dekat turut dibahas Hukumonline.

Agus Sahbani
Bacaan 3 Menit
Gedung DPR. Foto: RES
Gedung DPR. Foto: RES

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Senin (27/6/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai dari 11 poin usulan perubahan draf RKUHP hingga Kejagung menetapkan 2 tersangka baru kasus dugaan korupsi Garuda. Yuk, kita simak ringkasannya!

  1. Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP: 11 Poin Usulan Penyempurnaan Draf RKUHP

Setelah menggelar forum akademik nasional mengkritisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bertajuk “Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022” pada Rabu-Kamis, 22-23 Juni 2022, menghasilkan 11 poin kesimpulan. Ke-11 poin kesimpulan itu dijadikan rekomendasi bagi pembentuk UU agar memperbaiki dan menyempurnakan materi muatan draf RKUHP yang tengah dibahas di DPR. Simak selengkapnya dalam artikel ini!    

  1. Menkominfo Dorong Google Hingga Twitter Mendaftar Sebelum 20 Juli 2022

Menkominfo Johnny G Plate, mendorong penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti Google hingga Twitter untuk segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan yakni 20 Juli 2022. Johnny pada Senin (27/6) ini telah melakukan pertemuan dengan 66 PSE besar yang beroperasi di Indonesia untuk menekankan kewajiban pendaftaran PSE lingkup privat tersebut. Dia menegaskan bahwa setiap PSE di negara manapun tunduk kepada ketentuan regulasi di negara tersebut, demikian pula di IndonesiaSimak selengkapnya dalam artikel ini!

Baca Juga:

  1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Daring Belum Efektif

Konsultan kekayaan intelektual Gunawan Suryomurcito menilai bahwa perkembangan teknologi digital dewasa ini tak pelak lagi berdampak bagi digitalisasi konten Hak Cipta dan produk Hak Terkait yang disebarluaskan melalui media Over The Top tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penyebarluasan itu baik secara langsung maupun tidak langsung mendatangkan keuntungan finansial bagi pelakunya, sebaliknya merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Pemerintah Pesimis RKUHP Bisa Disahkan dalam Waktu Dekat

Harapan pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan dan mengesahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada masa persidangan V tahun 2022 bakal memasuki masa reses pada Juli mendatang bakal mundur. Lagi pula, pekerjaan rumah pemerintah untuk membaca ulang seluruh materi muatan draf RKUHP oleh tim penyusun pun belum rampung. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda

Penyidik pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang telah merugikan keuangan negara. Sebanyak dua tersangka baru ditetapkan penyidik setelah melakukan gelar perkara atau expose dari pihak swasta dan mantan petinggi di PT Garuda Indonesia. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait