Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan 80 perkara dari 260 PHPU Anggota Legislatif yang sudah teregister di MK dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke sidang pembuktian, tetapi menunggu pembacaan putusan akhir pada Agustus mendatang.
“Perkara itu (80 perkara) memang tidak memenuhi syarat formal permohonan dan menyangkut seluruh dapil, seluruh dapil itu bisa 1 perkara, bisa 2 perkara. Jadi apa yang mau kami periksa lagi, tapi putusannya nanti menunggu semua selesai diperiksa,” ujar Palguna usai pembacaan putusan.
Palguna menjelaskan MK sudah membacakan putusan perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian sebanyak 58 perkara dan perkara yang berlanjut ke tahap sidang pembuktian sebanyak 122 perkara. “Untuk perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam putusan dismissal (80 perkara), dan tidak akan dilanjutkan ke proses pembuktian, maka itu menunggu panggilan Mahkamah untuk putusan akhir. Artinya perkara itu memang sudah tidak akan berlanjut dan itu berarti seluruh permohonan,” tegasnya.
Syarat formal yang dimaksud terkait tiga hal yakni kewenangan MK untuk mengadili perkara; batas waktu pengajuan perkara; dan legal standing atau kedudukan hukum dari Pemohon. Jika salah satu syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan berpotensi dinyatakan tidak diterima oleh MK.
Ia menambahkan kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu legislatif dengan obyek sengketa SK KPU terkait penetapan hasil pemilu legislatif. Batas waktu pengajuan perkara PHPU legislatif paling lambat 3x24 jam sejak penetapan hasil Pemilu 2019 yakni batas akhir sampai pada 24 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB. Terkait legal standing atau kedudukan hukum adalah partai politik peserta pemilu 2019 dan perseorangan calon anggota DPD.
Tetapkan caleg terpilih
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bisa segera menetapkan para caleg terpilih dan perolehan kursi setelah MK memutuskan perkara sengketa hasil pemilu legislatif tidak bisa dilanjutkan. "Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, berarti KPU provinsi, kabupaten/kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon (anggota legislatif) terpilih," ujar Hasyim.
Menurut Hasyim, perkara yang sudah diputuskan dismissal, tidak akan ada putusan akhir. Dengan demikian, perkara ini telah selesai sampai dengan pembacaan putusan dismissal pada hari ini. "Status Putusan MK tentang dismissal kekuatannya sama dengan putusan akhir. Karena itu, sejak awal dalam saya berpendapat yang dijadikan patokan/pedoman ada dua yaitu putusan dismissal dan putusan akhir," kata dia.
Karena itu, Hasyim menegaskan putusan dismissal sudah bisa menjadi sumber hukum bagi penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih. Meski demikian, KPU daerah pun diminta memperhatikan putusan MK soal dismissal ini. "Supaya SK KPU provinsi/kabupaten/kota tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih bisa kokoh, harap dikutip Putusan MK terkait dismissal tersebut ke bagian 'Memperhatikan' dalam SK tersebut," kata Hasyim mengingatkan.
