Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 138 perkara dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif tidak lolos ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian. Terdiri dari 58 perkara yang dibacakan putusan selanya dengan alasan ditarik oleh Pemohon, adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum, atau Pemohon yang tidak membacakan permohonan dalam persidangan.
Sisanya, 80 perkara lainnya tidak memenuhi syarat formil meskipun putusan selanya tidak dibacakan, tetapi dibacakan saat putusan akhir. Kemudian, 80 perkara yang tidak dilanjutkan pada sidang pembuktian, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir. Karena itu, tersisa 122 perkara sengketa hasil pemilu legislatif (pileg) yang berlanjut ke sidang pembuktian.
"Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan," ujar Ketua Majelis Panel I Anwar Usman saat membacakan putusan sela di ruang sidang MK, Senin (22/7/2019). Baca Juga: Ini Tiga Dalil Permohonan Sengketa Pileg Paling Laku
Permohonan yang tidak berlanjut ke sidang pembuktian, diantaranya Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur (Jatim) I, DPR; Partai Golkar Provinsi Jatim Dapil Pamekasan I, DPRD Kabupaten; Partai NasDem Provinsi Jatim Dapil Situbondo V, DPRD Kabupaten, Tulungagung I DPRD Kabupaten atas nama Ahmad Yuliyanto; Partai Kebangkitan Bangsa, Provinsi Jatim Dapil VI, DPRD Kabupaten (permohonan ditarik); Partai Aceh, Provinsi Aceh, Dapil Aceh IV DPRA provinsi.
Kemudian Partai Demokrat, Aceh Singgih III, DPRA kabupaten; Partai Golkar Provinsi Aceh Dapil 0 (tidak menyebutkan Dapil); Partai NasDem Provinsi DKI Dapil DKI, Jakarta VI (permohonan ditarik); Partai Gerindra Provinsi Sumut, Dapil Sumut II, DPR RI (permohonan ditarik); Partai Golkar Sumut, Dapil Deli Serdang VI DPRD kabupaten, Dapil Langkat I DPRD kabupaten, Dapil Tapanuli Tengah III, Dapil Tapanuli Selatan II.
Lalu, PKPI Provinsi Sumut Dapil Simalungun VI DPRD Kabupaten; PKB Provinis Sumut Dapil Sumatera VIII DPRD provinsi, Dapil Tapanuli Selatan III, DPRD Kabupaten; Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat, DPR, Dapil Papua Barat IV DPRD, Dapil Papua Barat II, Dapil Tengarau I, Dapil Tengarau III; NasDem Riau, Dapil Siak III DPRD kabupaten (permohonan ditarik).
Untuk perkara yang lolos ke tahap sidang pembuktian dimulai pada Selasa, 23 Juli 2019 pukul 08.00 WIB. “Penyampaian terhadap 7 perkara tersebut sekaligus undangan resmi untuk sidang yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Juli 2019 pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Panel I Lantai 2 MK dengan agenda mendengarkan saksi, ahli, pihak terkait. Untuk saksi dan ahli diminta menyerahkan identitas dan keterangan tertulisnya selambat-lambatnya sebelum sidang dimulai,” ucap Anggota Majelis Panel I Aswanto sebelum mengakhiri pembacaan putusan.
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan 80 perkara dari 260 PHPU Anggota Legislatif yang sudah teregister di MK dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke sidang pembuktian, tetapi menunggu pembacaan putusan akhir pada Agustus mendatang.
“Perkara itu (80 perkara) memang tidak memenuhi syarat formal permohonan dan menyangkut seluruh dapil, seluruh dapil itu bisa 1 perkara, bisa 2 perkara. Jadi apa yang mau kami periksa lagi, tapi putusannya nanti menunggu semua selesai diperiksa,” ujar Palguna usai pembacaan putusan.
Palguna menjelaskan MK sudah membacakan putusan perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian sebanyak 58 perkara dan perkara yang berlanjut ke tahap sidang pembuktian sebanyak 122 perkara. “Untuk perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam putusan dismissal (80 perkara), dan tidak akan dilanjutkan ke proses pembuktian, maka itu menunggu panggilan Mahkamah untuk putusan akhir. Artinya perkara itu memang sudah tidak akan berlanjut dan itu berarti seluruh permohonan,” tegasnya.
Syarat formal yang dimaksud terkait tiga hal yakni kewenangan MK untuk mengadili perkara; batas waktu pengajuan perkara; dan legal standing atau kedudukan hukum dari Pemohon. Jika salah satu syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan berpotensi dinyatakan tidak diterima oleh MK.
Ia menambahkan kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu legislatif dengan obyek sengketa SK KPU terkait penetapan hasil pemilu legislatif. Batas waktu pengajuan perkara PHPU legislatif paling lambat 3x24 jam sejak penetapan hasil Pemilu 2019 yakni batas akhir sampai pada 24 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB. Terkait legal standing atau kedudukan hukum adalah partai politik peserta pemilu 2019 dan perseorangan calon anggota DPD.
Tetapkan caleg terpilih
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bisa segera menetapkan para caleg terpilih dan perolehan kursi setelah MK memutuskan perkara sengketa hasil pemilu legislatif tidak bisa dilanjutkan. "Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, berarti KPU provinsi, kabupaten/kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon (anggota legislatif) terpilih," ujar Hasyim.
Menurut Hasyim, perkara yang sudah diputuskan dismissal, tidak akan ada putusan akhir. Dengan demikian, perkara ini telah selesai sampai dengan pembacaan putusan dismissal pada hari ini. "Status Putusan MK tentang dismissal kekuatannya sama dengan putusan akhir. Karena itu, sejak awal dalam saya berpendapat yang dijadikan patokan/pedoman ada dua yaitu putusan dismissal dan putusan akhir," kata dia.
Karena itu, Hasyim menegaskan putusan dismissal sudah bisa menjadi sumber hukum bagi penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih. Meski demikian, KPU daerah pun diminta memperhatikan putusan MK soal dismissal ini. "Supaya SK KPU provinsi/kabupaten/kota tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih bisa kokoh, harap dikutip Putusan MK terkait dismissal tersebut ke bagian 'Memperhatikan' dalam SK tersebut," kata Hasyim mengingatkan.
