"Bagi yang memberi informasi kita tidak bisa memberi hadiah, ini nilainya pengabdian. Tapi mungkin akan diberikan penghargaan seperti piagam ini akan dibicarakan lagi nanti," ujarnya. Diluar itu, Pasek mengatakan tentunya Kejagung akan memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi setiap pemberi informasi.
Pendapat senada juga disampaikan Jaksa Agung mengenai hadiah bagi pemberi informasi. Menurut Arman, partisipasi dalam penegakkan hukum adalah kewajiban bagi setiap WNI terlepas dari ada atau tidaknya hadiah. Namun, tidak seperti Kapuspenkum yang menyatakan dengan tegas tidak ada hadiah bagi pemberi informasi keberadaan buronan, Arman justru membuka kemungkinan tersebut selama anggaran Kejagung mencukupi.
Akan bertambah
Yang patut dipertanyakan dari rencana Kejagung ini adalah kenapa daftar buronan yang akan ditayangkan hanya 14 dan apa pertimbangan dipilihnya mereka. Terkait hal ini, Suartha menegaskan bahwa Kejagung tidak pilih-pilih dalam menentukan nama-nama tersebut. Dia menambahkan nama-nama buronan dalam daftar tersebut muncul berdasarkan sistem acak. Nantinya, daftar tersebut akan dilengkapi dengan nama-nama lain begitu semua data terkumpul.
Intinya kami hanya menayangkan buronan koruptor yang telah berstatus terpidana dan teleh memperoleh putusan yang bekekuatan hukum tetap, jelas Suartha.
Berdasarkan catatan hukumonline, memang ada beberapa nama buronan koruptor kelas kakap yang belum termasuk dalam daftar yang dibuat oleh Kejagung. Beberapa diantaranya adalah Maria Pauline Lumowa, Edy Tansil, Irawan salim, Sunyoto Tanuwijaya, Marimutu Sinivasan dan beberapa nama lainnya. Sayangnya, nama-nama buronan koruptor kelas kakap tersebut kecuali Edy Tansil tidak memenuhi kriteria Kejagung karena belum berstatus terpidana dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.
















