2 Etika Dasar yang Harus Dimiliki Advokat
Pembukaan PKPA

2 Etika Dasar yang Harus Dimiliki Advokat

Tanggung jawab dan hati nurani menjadi bagian dari etika yang harus dimiliki para Advokat.

CR 34
Bacaan 3 Menit
Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan PERADI Nikolas Simanjuntak saat menyampaikan materi 'Kode Etik Profesi Advokat dalam PKPA ke-30, Selasa (11/2/2025).
Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan PERADI Nikolas Simanjuntak saat menyampaikan materi 'Kode Etik Profesi Advokat dalam PKPA ke-30, Selasa (11/2/2025).

Untuk kesekian kalinya, Hukumonline bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Fakultas Hukum Universitas Yarsi kembali menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Chief Executive Officer (CEO) Hukumonline Arkka Dhiratara dan akan berlangsung dari 11-26 Februari 2025 dengan melibatkan 24 pengajar yang kompeten dari kalangan praktisi dan akademisi hukum. 

Arkka Dhiratara yang hadir dalam acara ini mengucapkan selamat datang kepada para peserta PKPA sebagai kegiatan yang berkelanjutan ini. Para peserta PKPA kelas online ini memungkinkan peserta berasal seluruh Indonesia yang diisi 24 pengajar dari kalangan praktisi dan akademisi hukum untuk melengkapi pengetahuan para peserta.

Melalui PKPA ini, ia berharap dapat menciptakan advokat-advokat yang tersertifikasi dan memiliki kemampuan yang sama sesuai keinginan pasar. “PKPA ke-30 ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi para peserta untuk meniti karier sebagai advokat,” ujar Arkka saat membuka PKPA ke-30, Selasa (11/2/2025).  

Hukumonline.com

Chief Executive Officer (CEO) Hukumonline Arkka Dhiratara.

Baca Juga:
Begini Cara Bekerjanya Kode Etik Advokat Indonesia
Hal-hal yang Harus Dipahami Terkait Kode Etik Advokat

Nikolas Simanjuntak, Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan PERADI yang hadir sebagai pengajar menyampaikan materi “Kode Etik Profesi Advokat” kepada sekitar 100-an peserta.

Ia menjelaskan peran Advokat juga bisa meliputi negarawan, politisi, filsuf, dan jenderal perang. Perang yang dimaksud olehnya, perang dalam ideologi retorika, advokat harus berperang dalam argumentasi, bukan perang dalam ruang sidang secara fisik yang jelas melanggar etika profesi.

“’Perang’ dalam ruang sidang seperti kasus kemarin, itulah ‘perang’ yang tidak beradab,” sindirnya.

Nikolas mengingatkan kepada peserta untuk tidak meniru kasus yang terjadi belakangan ini. Kasus yang dimaksud adalah keributan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea. Ia juga menekankan para advokat muda dan profesional hukum harus mematuhi kode etik yang berlaku. 

Menurutnya, etika yang paling dasar adalah tanggung jawab yang tertanam dalam hati setiap Advokat. Tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada warga masyarakat. “Tanggung jawab muncul dari hati dan harus diilhami oleh para praktisi. Itulah sebabnya ada sumpah profesi,” jelasnya.

Selain itu, setiap Advokat harus memiliki hati nurani. Sebab, Advokat tidak boleh menolak warga yang meminta bantuan hukum. “Advokat tidak boleh menolak yang meminta pembelaan, apalagi perkara yang tidak ada uangnya. Tolong bela perkara dan jangan coba-coba bertanya mengenai uang. Itu melanggar kode etik dan bagian dari tanggung jawab profesi,” tegasnya.

Selain tanggung jawab dan hati nurani sebagai etika dasar, ada beberapa etika yang harus diperhatikan para Advokat. Etika-etika tersebut meliputi, Advokat wajib untuk menjaga kerahasiaan kasus klien, tidak boleh menjanjikan kemenangan atas perkara yang sedang dibelanya.

Nikolas menegaskan kemenangan atau kekalahan suatu perkara ditentukan oleh alat bukti. Alat bukti yang dibawa ke persidangan pun harus sah dan meyakinkan. Seperti, data, fakta, informasi, bukti, dan barang bukti yang dihadirkan harus presisi, akurat, otentik, dan valid, bukan asal bukti saja.

“Tugas Advokat bukan menentukan menang atau kalah. Namun, tugasnya mencari, menemukan, mengumpulkan barang bukti, menyampaikan argumentasi, dan menunggu keputusan hakim,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan kode etik sendiri, setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan bagi Advokat yang melanggar kode etik dapat berupa peringatan biasa jika pelanggaran yang terjadi tidak berat; peringatan keras jika pelanggaran berat atau karena mengulangi melanggar kode etik atau tidak mengindahkan sanksi peringatan; pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika pelanggaran berat, tidak mengindahkan kode etik dan tidak menghormati ketentuan kode etik; dan pemecatan dapat diberikan jika anggota organisasi profesi melanggar kode etik dengan maksud merusak citra dan martabat kehormatan profesi Advokat.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info