Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 26 tersangka baru terkait kasus Traveller Cheque (TC) terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, tahun 2004. Menurut Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK, 26 tersangka baru itu semuanya adalah Anggota DPR periode 1999-2004.
Para tersangka tersebut adalah wakil rakyat yang ikut melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon DGS BI saat itu. "Berdasarkan hasil penyidikan dan fakta di persidangan terhadap terdakwa yang lain dalam kasus yang sama, ditemukan bahwa saat menjadi anggota DPR periode 1999-2004, 26 orang tersebut diduga telah menerima pemberian berupa Traveller Cheque terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004," tuturnya.
Seluruh tersangka, lanjut Bibit, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
KPK hanya memberikan inisial ke 26 tersangka tersebut. Mereka adalah, AHZ, MBS, PSZ, BS, AZA, ACP, MM, RL, PS, WMT, MN, ARS, RK, BA, HB, DT, SU, PN, EP, MI, B, JT, NLM, SP, S dan MP.
Untuk tanggal penerbitan surat perintah penyidikan seluruh tersangka diterbitkan pada tanggal yang sama, yakni 27 Agustus 2010. Jika ada anggota TNI di dalam tersangka tersebut, pihak KPK juga sudah menyerahkan sepenuhnya ke panglima TNI.
Di luar itu, pihak KPK juga sedang mengincar tiga orang lainnya yang belum bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. "Memang waktu itu kita bedakan ada tiga orang yang menggerakkan, memberi dan menerima, terus dan yang hanya jadi penerimanya saja dan yang aktif saja. Sekarang kita ‘hajar’ semua itu," paparnya.
Di tempat yang sama, Direktur Penuntutan Ferry Wibisono berjanji akan mengembangkan kasus ini lebih jauh lagi. Pengembangan bukan hanya berasal dari informasi yang didapat, melainkan pengembangan hasil persidangan dalam kasus yang sama.
